Pakar Unpas: Pemerintah Harus Terbuka Soal Hasil Uji Vaksin Gratis

Demi memberikan rasa aman, pemerintah harus terbuka dan sanggup menyosialisasikan hasil uji vaksin dengan baik.

oleh Dikdik Ripaldi diperbarui 18 Des 2020, 01:00 WIB
Diterbitkan 18 Des 2020, 01:00 WIB
FOTO: 6 Jenis Vaksin COVID-19 yang Ditetapkan Pemerintah Indonesia
Vaksin COVID-19 Sinovac Biotech Ltd ditampilkan dalam konferensi pers di Beijing, China, 24 September 2020. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac telah sampai di Indonesia, sementara 1,8 juta dosis lagi akan menyusul kemudian. (WANG ZHAO/AFP)

Liputan6.com, Bandung - Pakar kebijakan publik sekaligus Wakil Rektor III Unpas Bandung, Deden Ramdan, memberikan catatan terkait keputusan vaksin Covid-19 gratis oleh Presiden RI Joko Widodo. Kendati dinilai baik, monitoring dan evaluasi harus optimal agar tak ada tangan oknum yang memperjualbelikannya secara gelap.

"Monitoring dan evaluasi harus ketat dari pemerintah," katanya saat dihubungi, Rabu malam (16/12/2020).

Menurut Deden, kebijakan untuk menggratiskan vaksin dianggap langkah tepat. Kata Deden, negara sudah selayaknya melindung dan berperan aktif dalam menjamin kelangsungan aktivitas hidup masyarakat, terlebih saat terjadi musibah.

"Berdasarkan hitungan ekonomi, bagaimanapun (vaksin) Sinovac ini diimpor dengan hitungan per vaksin sekian rupiah, tapi memang tidak lantas ongkos itu dibebankan kepada masyarakat ketika secara kalkulasi bahwa keuangan negara masih dirasa mampu menutupi," katanya.

Di samping menjamin pengawasan dan evaluasi. Deden menegaskan, pendistribusian vaksin Covid-19 gratis ini jangan melenceng dari skala prioritas. Dengan jumlah vaksin yang masih sangat terbatas, jika tak tepat peruntukkan, vaksin tahap awal ini dimungkinkan tak maksimal menahan laju pandemi.

Diketahui, vaksinasi tahap awal akan diberikan beberapa kalangan rentan keterpaparan, di antaranya petugas kesehatan dan pekerja layanan publik yang sulit menerapkan jaga jarak secara efektif.

"Saya dengar itu kan sudah mencapai lebih dari 1 juta vaksin. Tentunya kalau dibanding dengan jumlah populasi yang lebih dari 250 juta jiwa, tidak menutup. Oleh sebab itu dipilah, diklasifikasikan, dikategorisasi," katanya.

Selain itu, Deden juga menekankan pentingnya evidensi atau pembuktian hasil uji klinis. Pemerintah harus terbuka dan sanggup menyosialisasikan hasil uji vaksin dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa menjamin rasa aman.

"Harus hati-hati. Jadi jangan sampai, ada kesan, try and error, coba dan salah. Rakyat itu, maaf, jangan sampai jadi kelinci percobaan. Makanya, menurut hemat saya, hasil pengujian ini harus benar-benar dibuktikan dulu sebelum disebarluaskan," katanya.

"Jangan sampai, nanti ketika sampai di masyarakat malah menimbulkan mudarat ketimbang manfaat. Nanti malah jadi masalah lagi," tandas Deden. 

 

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Simak juga video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya