Utak-atik Anggaran untuk Tangani Covid-19 di Sumbar

Capaian Penerimaan Negara di sektor perpajakan ini mampu mendukung kemampuan APBN dalam membiayai penanganan Covid-19 di Sulbar.

oleh Novia Harlina diperbarui 16 Jan 2021, 10:00 WIB
Diterbitkan 16 Jan 2021, 10:00 WIB
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho memberikan keterangan pers terkait capaian kinerja APBN. (Liputan6.com/ Novia Harlina)
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho memberikan keterangan pers terkait capaian kinerja APBN. (Liputan6.com/ Novia Harlina)

Liputan6.com, Padang - Pada 2020, total pendapatan negara di Provinsi Sumatera Barat mencapai Rp5,82 triliun, dengan rincian Rp 4,07 triliun dari Pendapatan Pajak dan Rp1,75 triliun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Capaian pendapatan negara di sektor perpajakan ini mampu mendukung kemampuan APBN dalam membiayai penanganan Covid-19 dan upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Heru Pudyo Nugroho mengatakan kepatuhan masyarakat sangat penting dalam pembayaran pajak, yang juga sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan.

"Pendapatan APBN dari daerah ini, tentu diprioritaskan untuk penanganan Covid-19," katanya kepada Liputan6.com, Rabu (13/1/2021).

Menurutnya, hingga saat ini Covid-19 sangat berdampak terutama dalam sektor kesehatan dan perekonomian, sehingga dibutuhkan kesanggupan negara untuk menanganinya melalui kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dengan pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak ini, lanjutnya bisa membantu pemerintah untuk memberikan banyalan pengamanan sosial dan ekonomi untuk masyarakat.

Meski demikian, Heru tak menampik bahwa pandemi Covid-19 ini, berpengaruh pada pelemahan aktivitas perekonomian domestik yang berdampak pada kinerja APBN.

"Pada sisi pendapatan negara tentunya juga mengalami kontraksi karena terjadinya perlambatan aktivitas ekonomi dunia usaha dan aktivitas sosial masyarakat," ujarnya.

Namun dari sisi belanja, kinerja realisasi APBN tumbuh positif dimana fokus belanja diarahkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta dukungan pada dunia usaha (UMKM).

Selain itu, peningkatan realisasi juga didorong adanya perluasan program bansos untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya