Tanggapan Kades hingga Wabup Blora soal Kericuhan Data BLT Dana Desa di Medsos

Liputan6.com, Blora - Beredarnya data penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memicu kegaduhan sejumlah kalangan di media sosial.

Sebab, data tersebut mengategorikan adanya 10 desa terburuk dalam menyalurkan bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak Covid-19.

Kepala Desa Botoreco, Sujono saat dikonfirmasi menyatakan, beredarnya data penyaluran BLT DD yang direalisasikan pada tahap pertama yaitu bulan Januari hingga bulan Mei 2021 hanya sebatas pressing.

"Itu kan hanya untuk pressing saja. Yang jelas, Botoreco bukan yang terburuk. Yang di bawahnya masih banyak," ujar Sujono kepada Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).

Terkait kegaduhan yang terjadi, dirinya mengaku tidak masalah meskipun desanya tersebut dikategorikan desa terburuk dalam merealisasikan bantuan untuk warganya.

"Tidak apa-apa karena kritikan itu saya bisa belajar dan bisa lebih dewasa menyikapi masyarakat," kata Kades asal Kecamatan Kunduran ini.

Menurut Sujono, BLT DD tahap kedua belum disalurkan karena dana desa yang berasal dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening pihaknya.

Dirinya menyebutkan hasil musyawarah desa (musdes) Botoreco yang dibuka oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ada sebanyak 594 KPM yang sudah masuk DTKS.

"Termasuk kemarin ada BST itu jumlahnya 69. Karena enggak boleh dobel, makanya dari DD-nya itu jumlahnya 37 karena sudah ter-cover bantuan lain," ucapnya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blora, Hariyanto mengatakan, pihaknya sejauh ini telah memberikan masukan dan arahan untuk desa agar menyalurkan BLT DD sesuai regulasi yang diatur pemerintah.

Hariyanto menjelaskan, pihaknya memberikan data terkait BLT DD kepada mantan DPRD Kabupaten Blora Seno Margo Utomo, sesuai jumlah desa yang ada di Kabupaten Blora.

"Dia kan minta data penyaluran tahap pertama. Terus kami sampaikan karena sudah rampung berdasarkan musdes yang ada di desa," jelasnya.

Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati mengatakan, terkait memanasnya persoalan BLT DD di Kabupaten Blora yang disampaikan oleh sejumlah kalangan yang diawali dari grup WhatsApp, kini telah menjadi perbincangan.

"Kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan, konfirmasi langsung dengan dinas. Terutama dengan PMD, sejauh mana yang mereka kerjakan. Kita tidak anti atau alergi untuk dikritik," ujar Tri Yuli.

Lebih lanjut, apabila memiliki cara dalam memberikan masukan dan gagasan agar disampaikan ke pihaknya. Semata-mata agar tidak menjadi pembahasan liar.

"Kami siap menerima kalau dianggap ada 10 desa yang dianggap (BLT DD) masih jelek penyalurannya," kata Tri Yuli.

"Kita siap. Kesalahan kami di mana, dinas kami di mana. Kita siap untuk memperbaiki," dia menandaskan.