Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Pernah Diusulkan, Pembangunan Flyover di Lokasi Kecelakaan Balikpapan Ditolak DPRD Kaltim

Pemprov Kaltim pernah mengusulkan pembangunan flyover di Simpang Muara Rapak, lokasi kecelakaan di Balikpapan, namun ditolak DPRD Kaltim.

oleh Abdul Jalil diperbarui 22 Jan 2022, 23:15 WIB

Diterbitkan 22 Jan 2022, 23:15 WIB

Kecelakaan fatal di Balikpapan.

Liputan6.com, Samarinda - Kecelakaan Lalu Lintas yang melibatkan kendaraan besar dan berat di Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sudah sering terjadi. Jalanan yang menurun dan kondisi kendaraan yang tak laik jadi faktor utama seringnya kecelakaan terjadi.

Usulan pembangunan flyover atau jembatan layang terus diungkapkan, baik oleh masyarakat sendiri maupun pemangku kebijakan. Sayangnya, usulan tersebut belum disetujui legislatif.

Padahal, flyover ini dianggap solusi tepat mencegah kecelakaan serupa terjadi. Sebab lalu lintas di lokasi kejadian sangat padat dan juga dilalui kendaraan berat dan besar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur M Sa'bani mengaku, usulan pembangunan flyover pernah disampaikan Pemprov Kaltim di DPRD Kaltim. Usulan ini belum disetujui DPRD Kaltim.

Bahkan, DPRD Kaltim memberikan rekomendasi dalam pertanggungjawaban Pemprov Kaltim untuk tidak menganggarkan program pembangunan flyover atau jalan layang di Muara Rapak Balikpapan dengan APBD Provinsi Kaltim.

"Ya kita prihatin saja. Pernah diusulkan, tapi belum disetujui DPRD Kaltim. Jadi, bagaimana? Kita tidak bisa menganggarkan itu," kata Sa'bani dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim, Jumat (21/1/2022).

Pemprov tak bisa memaksakan untuk mengalokasikan anggaran. Karena, pasti tidak akan muncul di anggaran, apabila tak disetujui legislatif.

Sebab anggaran adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.

Simak juga video pilihan berikut

Berharap Pusat

Kecelakaan maut terjadi di turunan Muara Rapak, Balikpapan Utara.

Selanjutnya, kata Sa’bani, Pemprov Kaltim berharap pemerintah pusat. Tetapi, diketahui untuk mendapatkan itu tentu tak mudah dan cepat.

"Pusat sudah diusulkan. Kalau responnya cepat, tentu bisa dibangun flyover ini dengan biaya pusat. Tapi, kita tahu sendiri bagaimana pusat, tidak serta merta menyetujui dan merespon," jelasnya.

Selanjutnya, antisipasi agar tak terjadi berulangkali, perlu pengaturan dan penertiban kendaraan besar yang melintasi jalan tersebut.

"Mungkin itu, yang saat ini ditegaskan dan diperhatikan dengan cepat, sehingga tak terjadi peristiwa yang sama. Harus ada jalan alternatif untuk kendaraan beban berat atau besar," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓