Urgensi Pemenuhan Tenaga Pustawakan di Daerah Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) didorong untuk lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan tenaga pustakawan, baik di pusat maupun di daerah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri, menyatakan isu ketersediaan tenaga perpustakaan masih perlu menjadi perhatian Perpusnas.

“Kendala dan permasalahan utamanya terkait isu pemenuhan pustakawan mengingat ketercukupan tenaga perpustakaan menjadi salah satu unsur penting upaya pembangunan literasi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas, di Jakarta, pada Rabu (11/1/2022).

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan, memasuki 2023, Perpusnas harus semakin fokus pada program prioritas strategis nasional yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dia mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas sepanjang tahun anggaran 2022.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando mengungkapkan, saat ini kebijakan pemenuhan kebutuhan pustakawan belum optimal.

“Kaitannya dengan penambahan pustakawan, kami akan segera menyusun naskah akademik sehingga bisa dibuat menjadi sebuah kebijakan,” ungkapnya.

Kepala Perpusnas menambahkan, pada 2022, daya serap anggaran Perpusnas mencapai 98,41 persen dari total anggaran Rp660.304.500.000. Untuk tahun 2023, pihaknya membuat strategi pencapaian kinerja, salah satunya dengan menetapkan target realisasi anggaran per triwulan.

“Namun begitu, kami akan terus melakukan evaluasi internal agar daya serap anggaran Perpusnas bisa semakin baik,” jelasnya. Pagu definitif Perpusnas tahun anggaran 2023, telah ditetapkan sekira Rp723 miliar.

Sementara itu, legislator dari Fraksi PIDP, Rano Karno, menyebut capaian kinerja yang diperoleh Perpusnas saat ini luar biasa meskipun dengan anggaran yang terhitung kecil.

“Harusnya kita ini berjuang lagi untuk menambah anggarannya supaya perpustakaan di beberapa wilayah bisa terealisasi, terbangun lagi. Karena kalau kita beranggapan perpustakaan tidak diperlukan, mati negeri ini,” ucapnya.

Dia berharap agar gedung layanan perpustakaan daerah yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi etalase budaya yang mewakili ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat mengucurkan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan untuk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, di mana salah satu menunya adalah pembangunan gedung layanan perpustakaan.

Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal, mendukung Perpusnas untuk menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar berkomitmen dalam peningkatan anggaran di bidang literasi.

“Apa yang disampaikan Kepala Perpusnas, terutama terkait pustakawan, harus menjadi fokus kita apalagi sudah akan disusun naskah akademik. Harus segera dimulai agar apa yang akan dipaparkan bisa mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tersebut menegaskan akan memberikan dukungan penuh agar kinerja dan capaian Perpusnas terus meningkat.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, mengapresiasi kinerja Kepala Perpusnas bersama jajarannya yang telah menggerakkan masyarakat untuk hidup lebih baik dan sejahtera melalui intervensi perpustakaan.

“Terobosan-terobosan yang dijalankan oleh Perpusnas selama ini yang mengaitkan gemar membaca dengan upaya meraih sukses di masa depan, merupakan satu hal yang menurut saya sangat positif,” urainya.

Anggota Komisi X DPRI RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mengapresiasi program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah dijalankan oleh Perpusnas. Dia menilai TPBIS merupakan alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Saya pernah melihat hasil karya masyarakat hasil dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Saya sangat sepakat program ini semakin diperkuat,” pungkasnya.

Dalam RDP, Kepala Perpusnas menjelaskan pihaknya telah menetapkan tagline tahun 2023 yaitu “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19”.