Mahfud MD Curhat di Masjid UGM: Susah Ajukan Aspirasi-Aspirasi Baik, Pembangunan Hukum Selalu Mentok di DPR

Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dalam ceramahnya di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarya, mencurahkan isi hati soal sulitnya menyampaikan aspirasi kepada DPR.

"Kemarin saya bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum tetapi selalu gagal (mentok) di DPR," ucap Mahfud yang disambut tawa jemaah, Minggu (2/4/2023).

Lantas Mahfud membandingkan era saat ini dengan era Sukarno, yang mana saat muncul aspirasi langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan undang-undang.

"Zaman Pak Harto juga lumayan, sekarang ini undang-undang penting enggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak, ketika ditanya DPR kok nolak. Bos (jawaban DPR)," katanya lagi, diikuti sorakan dan tawa jemaah.

Sambil menyebut apa yang diucapkannya adalah fiqih politik, Mahfud menambahkan, era sekarang Indonesia masuk pada demokrasi transaksional, di mana kepala daerah dibiayai oleh cukong-cukong.

"Sebanyak 84 persen kata KPK, KPK menyatakan resmi. Sebanyak 84 persen kepala daerah di Indonesia dipilih melalui cukong," katanya.

Dampaknya, menurut dia kepala daerah lalu diminta untuk memuluskan izin-izin, hingga pemenangan tender perusahaan milik cukong.

"Akibatnya banyak pertambangan liar, banyak IUP ganda (izin Usaha Penambangan), maka kemarin sangat mengagetkan ketika indeks persepsi korupsi turun anjlok," ujarnya.

Meski begitu, Mahfud meminta bangsa Indonesia dalam situasi apa pun jangan pernah berkeinginan untuk membubarkan DPR dan partai politik.

"Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek," katanya.

Mahfud menjelaskan bahwa di berbagai negara yang menerapkan sistem monarki justru potensi kesewenang-wenangannya besar dan masyarakatnya tidak dapat mengontrol.

Ia mencontohkan pada masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki, pelanggaran, dan kesewenang-wenangan terbukti banyak terjadi. Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama juga tidak terelakkan hanya dipicu perbedaan pandangan politik dengan khalifah.

"Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol," kata Mahfud.

Di negara demokrasi, lanjut Mahfud, sekalipun parpolnya jelek, sesuai dengan konstitusi dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR juga harus ada untuk menyelesaikan masalah.

"Oleh sebab itu, jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama," ujar Mahfud.

Menkopolhukam mengatakan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara sehingga harus diperbaiki tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya.