Gibran Tanggapi Pernyataan Megawati soal Kecurangan Pemilu

Liputan6.com, Surakarta - Menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang berharap agar tidak ada lagi kecurangan dalam pemilu, Wali Kota Surakarta sekaligus bacawapres Gibran Rakabuming Raka mempersilakan masyarakat melaporkan jika memang ada kecurangan pemilu.

"Ya, dilaporkan aja ke Bawaslu atau apa, misalnya ada kecurangan atau apa pun itulah, ya," kata Gibran dikutip Antara, Senin (13/11/2023). 

Disinggung mengenai munculnya narasi bahwa ada aparat yang menginstruksikan pemasangan baliho capres dan cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah daerah, putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengelak.

Menurut Gibran, yang memasang baliho-baliho tersebut adalah relawannya.

"Sing masang (yang memasang) Bolone Mas e. Ya takono (tanya saja) Mas Kuat (Koordinator Relawan Bolone Mase Kuat Hermawan) Mas Kuat ora tau turu, masangi baliho (Mas Kuat tidak pernah tidur karena memasang baliho)," ujarnya.

Sebelumnya, terkait antisipasi kecurangan Pemilu 2024, Megawati mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses pemilu agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapan.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani," kata Megawati kemarin. 

Megawati menegaskan Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa kecuali.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri angkat suara terkait polemik di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menilai, manipulasi hukum terjadi kembali, karena adanya praktik hukum yang mengabaikan kebenaran.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," kata Megawati, dalam pidato kebangsaan secara virtual, Minggu (12/11).

Dia pun mengaku sangat prihatin atas apa yang telah terjadi di MK akhir-akhir ini. Namun, adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjadi titik terang dalam menghadapi rekayasa hukum.

"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat sangat prihatin, dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi," kata Megawati.

"Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," sambung Megawati.

Lebih lanjut, Presiden ke-5 RI itu meminta agar dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak ada rekayasa hukum. Seharusnya, kata Mega, Pemilu jadi ajang menjadi pemimpin terbaik.

"Kita jadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi, agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi," tegas dia.

"Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," kata Ketua Umum PDIP Megawati.