Menilik Peran TPID Sisi Batas Labuhan untuk Pengendalian Inflasi

Liputan6.com, Medan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Pematang Siantar sangat perlu melakukan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Sisi Batas Labuhan. Tujuannya sebagai bahan referensi dari kenyataan yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Muqorobin, dalam Capacity Building TPID se-Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Tahun 2023 di Hotel Adi Mulia Medan, Rabu, 15 November 2023.

Hadir dalam kegiatan ini, Sekdakab Simalungun, Esron Sinaga, Sekdakab Labuhan Batu Selatan, Heri Wahyudi, Sekdakot Tanjung Balai, Nurmalini Marpaung, Kabag Ekonomi Pematang Siantar, Hendra Simamora.

Lalu, Asisten II Labuhan Batu, Ikramsyah Nasution, Asisten II Labuhan Batu Utara, Muhammad Asril, Asisten II Kabupaten Asahan, Oktoni Ariyanto, Asisten II Kabupaten Batubara, Radyansyah Fitrianda Lubis.

Dengan Capacity Building TPID ini, sangat diharapkan adanya data yang diterima dari kegiatan monitoring TPID di wilayah Sisi Batas Labuhan, sehingga data yang dihimpun rata-rata kondisi hampir sama terhadap inflasi di sektor komoditas pertanian, pangan, dengan data kondisi harga beras dan cabai yang tak kunjung turun.

Selain itu juga pupuk yang masih langka, tingginya biaya transportasi bagi petani, harga gabah yang melonjak. Padahal, di tiap-tiap daerah Sisi Batas Labuhan telah menerapkan Operasi Pasar kerja sama pedagang, Bumdes.

"Juga melakukan sidak pasar bersama tim serta kerja sama pihak kepolisian dan juga melakukan pemberian bantuan bibit kepada kelompok-kelompok tani," Muqorobin menuturkan.

Dikatakan Muqorobin, Capacity Building juga salah satu langkah memperkuat koordinasi dan kapasitas TPID di Sisi Batas Labuhan, khususnya dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Muqorobin turut mengapresiasi seluruh TPID Sisi Batas Labuhan yang telah sangat baik dalam melakukan monitor dan pelaksanaan di wilayah masing-masing.

"Beberapa upaya yang perlu terus didorong, diantaranya pelaksanaan pasar murah yang semakin intensif, monitoring kebutuhan dan ketersediaan pasokan di masing-masing daerah," ucapnya.

"Juga memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan, serta mengkomunikasikan belanja bijak kepada masyarakat," sambungnya.

Sekda Kabupaten Simalungun, Esron Sinaga menyebut, lonjakan harga bahan pangan seperti beras, cabai, dan lainnya kian melambung tinggi. Akibat lonjakan harga tersebut, kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan yang dibutuhkan sehari-harinya tidak terpenuhi.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh sejumlah peserta kegiatan.

Selain melakukan rapat dan diskusi, Capasity Building TPID juga mendengarkan secara virtual paparan dari Koordinator Kelompok Substansi Stabilitasi Pasokan Uang Bahan Pangan Nasional, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, terkait kesediaan dan stok harga bahan pangan.

"Untuk pengendalian inflasi pangan seperti telur, daging, dan beras, saat ini secara nasional stok beras devisit 4.98 ribu ton," ucapnya.

"Sementara ketersediaan beras secara nasional hingga 2024 mencapai 35.4 juta ton. Sudah ada juga Program Gerakan Pangan Murah, jika di daerah sering disebut operasi pasar," tandasnya.