Pengundian Nomor Urut, Pasangan Calon Bupati Rokan Hulu Diminta tak Bawa Massa Pendukung

Liputan6.com, Pekanbaru - Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Rokan Hulu (Rohul) serta pengundian nomor urut sudah di depan mata. Pengamanan makin diperketat kepolisian setempat agar tidak terjadi gangguan keamanan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono menghimbau para calon kepala daerah tidak membawa massa pendukung, khususnya saat pengundian nomor urut. Hal ini sebagai antisipasi terjadinya gesekan antara pendukung kontestan Pilkada 2024.

"Untuk LO pasangan calon agar dalam pencabutan nomor urut agar menyampaikan kepada pasangan calon tidak membawa massa pendukung," kata Budi, Sabtu pagi, 21 September 2024.

Budi menjelaskan, TNI dan Polri berkomitmen mengamankan seluruh tahapan Pilkada serentak hingga pelantikan kepala daerah terpilih. Potensi gangguan sedikit apapun bakal diantisipasi untuk mewujudkan Pilkada damai.

"Masyarakat dan penyelenggara juga diharap menjaga keamanan, semoga kita semua bisa mengawal Pilkada 2024 Rohul dengan baik dan kondusif," katanya.

Sementara itu saat mengikuti rapat koordinasi dan pleno terbuka sinkronisasi daftar pemilih tetap (DPT), Budi berharap tidak terjadi kesalahan. Polres Rohul tak ingin terjadi pemungutan suara ulang (PSU) seperti pemilihan presiden lalu.

Menurut Budi, sinkronisasi DPT sangat penting agar seluruh petugas pelaksana Pilkada paham serta tidak melakukan kesalahan di lapangan. Semua tahapan penentuan DPT diharap disosialisasikan sampai ke tingkat bawah.

"Agar tidak terjadi PSU, tentunya perlu sinergi semua unsur diawali dari petugas KPPS, PPK, KPU, Panwascam maupun Bawaslu," kata Budi.

Simak Video Pilihan Ini:

Selain penyelenggara, sinkronisasi DPT juga harus dipahami petugas keamanan secara teknis. Dengan demikian, setiap tahapannya hingga pencoblosan berlangsung lancar tanpa ada PSU di kemudian hari.

Sebelumnya, Polres sudah menyiapkan sejumlah skema pengamanan pleno penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut. Gangguan bisa terjadi ketika ada konvoi pendukung dan massa pendukung yang memaksa masuk ke ruangan pleno.

"Gangguan teror di tempat kegiatan sehingga harus diantisipasi, sasaran pengamanan meliputi manusia dan benda pasangan calon, komisioner KPU dan Bawaslu, LO dan simpatisan, kantor KPU, Bawaslu, fasilitas umum dan kendaraan," jelas Budi.

Sebagai antisipasi banyaknya massa yang ingin masuk ke ruangan pleno ataupun pengundian, Budi menyebut akan memberikan tanda pengenal bagi tamu undangan. Masing-masing pasangan hanya bisa membawa 10 orang masuk ke ruangan pleno.

Kepada pendukung yang akan melakukan konvoi, Budi berharap ada pemberitahuan agar kepolisian bisa mengatur lalu lintas sehingga tidak terjadi penumpukan.

"Kami berharap tidak ada gesekan antara pendukung, apalagi bentrok, apa yang menjadi ketetapan dari KPU agar disesuaikan," katanya.

Usai penetapan dan pengundian nomor urut, Polres akan mengajak seluruh pasangan calon kepala daerah Rohul ke Polda Riau pada 24 September 2024. Akan diadakan Salat Subuh berjamaah dan doa bersama.

"Kemudian deklarasi Pilkada damai dan pawai pasangan menyesuaikan jadwal dari KPU masing-masing," jelas Budi.