Pelanggaran Netralitas ASN Tinggi, Pjs Bupati Majene Akan Beri Hukuman Berat yang Melanggar

Pjs Bupati Majene dengan tegas mengatakan ASN harus tetap profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis pada Pilkada serentak 2024

oleh Abdul Rajab Umar diperbarui 10 Okt 2024, 08:38 WIB
Diterbitkan 08 Okt 2024, 17:00 WIB
Pjs Bupati Majene
Pjs Bupati Majene Habibi Azis (Foto: Liputan6.com/Istimewa)

Liputan6.com, Majene - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene menggelar apel gabungan sekaligus deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diikuti seluruh ASN lingkup Pemkab Majene, Senin (07/10/24).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemkab Majene dalam menjaga netralitas ASN pada kontestasi politik lima tahunan yang bakal diselenggarakan Rabu, 27 November 2024 mendatang. Di mana, Majene merupakan kabupaten dengan angka pelanggaran netralitas ASN terbanyak di Sulbar, bahkan se Indonesia.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Majene, Habibi Azis mengungkapkan, pentingnya netralitas ASN dalam setiap proses demokrasi, khususnya Pilkada. Sehingga, dirinya menegaskan, ASN harus tetap profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Keterlibatan ASN dalam politik, dapat merusak integritas sistem pemerintahan dan kami tidak akan mentolerir hal tersebut. Kami tidak akan ragu memberikan hukuman, mulai dari hukuman ringan, sedang, hingga berat. Bahkan, ASN yang terbukti tidak netral dapat diberhentikan secara tidak hormat," kata Habibi Azis.

Ia juga mengungkapkan, dalam menjaga stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik, para ASN lingkup Pemkab Majene haru memiliki integritas. Menurutnya, deklarasi netralitas ASN merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran memerangi pelanggaran netralitas ASN di wilayah Majene.

"Pemkab Majene berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dan kredibilitas ASN, terutama di masa-masa krusial seperti Pilkada, apalagi, saat ini sedang memasuki tahapan kampanye. ASN, harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghargai proses demokrasi," ungkapnya.

Lanjut Habibi Azis menjelaskan, pengawasan terhadap ASN lingkup Pemkab Majene harus terus ditingkatkan. Mengingat, pada pesta demokrasi belakangan, jumlah pelanggaran netralitas ASN di Majene terus mengalami peningkatan yang signifikan.

"Kami menginginkan, Pilkada yang bersih dan transparan. ASN harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan hal tersebut. Kita sudah melakukan pelepasan balon sebagai simbol penegasan komitmen untuk menjaga netralitas ASN di seluruh wilayah Kabupaten Majene," tutur Habibi Azis.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya