Pemkab Kudus Alokasikan Rp17,3 M untuk Program Makan Bergizi Gratis, Ternyata Hanya Cukup untuk 5 Hari

Selain anggaran, Pemkab Kudus juga diminta menyediakan lokasi dapur Makan Bergizi Gratis. Kini, pemkab setempat telah menyiapkan tujuh lokasi calon dapur Makan Bergizi Gratis

oleh Tim Regional diperbarui 09 Jan 2025, 01:34 WIB
Diterbitkan 09 Jan 2025, 01:33 WIB
Ilustrasi - Pemkab Kudus harus merogoh anggaran Rp17,378 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis selama lima hari. (Liputan6.com/Arief Pramono)
Ilustrasi - Pemkab Kudus harus merogoh anggaran Rp17,378 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis selama lima hari. (Liputan6.com/Arief Pramono)

Liputan6.com, Kudus - Tarik ulur terus terjadi dalam rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara serentak di sekolah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Awalnya, salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan di Kudus pada Senin (6/1/2025). Namun karena terkendala banyak hal, kick off MBG di Kudus rencananya baru bisa dimulai pada Senin (13/1/2025) mendatang.

Informasinya, tarik ulur pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kudus, karena persiapan sarana dan prasarana (Sarpras) penunjang yang belum siap.

Untuk mematangkan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis, Pemkab Kudus harus merogoh anggaran Rp17,378 miliar untuk mendukung program Pemerintah Pusat. Alokasi anggaran belasan miliar itu, ternyata hanya cukup digunakan selama lima hari saja.

Kesiapan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis di Kudus, terungkap saat rapat koordinasi bersama Kodim 0722/Kudus dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang rapat Sekda Kudus, Rabu petang (8/1/2025).

Rapat lintas sektoral membahas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini, untuk merespons turunnya surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

Dalam surat edaran dua menteri tersebut, Pemkab dan Pemkot serta Pemprov di Indonesia diminta mencadangkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 5 persen dari total kebutuhan.

Plh Bupati Kudus Revlisianto Subekti mengatakan, Pemkab Kudus telah mengalokasikan anggaran dari APBD Kudus sebesar Rp 17,378 miliar.

“Setelah kami hitung-hitung, anggaran sebesar itu hanya cukup untuk menyediakan makan siang gratis untuk 73.655 siswa SD dan SMP negeri dan swasta selama lima hari. Jumlah itu belum termasuk MI dan MTs,” ujar Revli usai rapat.

Selain anggaran, kata Revli, Pemkab Kudus juga diminta menyediakan lokasi dapur Makan Bergizi Gratis. Kini, pemkab setempat telah menyiapkan tujuh lokasi calon dapur Makan Bergizi Gratis.

“Tujuh lokasi dapur Makan Bergizi Gratis ini, merupakan bekas gedung sekolah dasar yang kosong karena program regrouping,” tukas Revli yang juga menjabat Sekda Kudus.

Tujuh bangunan SD yang ditetapkan sebagai dapur Makan Berggizi Gratis, yakni di SD 3 Gribig dan SD 2 Besito di Kecamatan Gebog. Selanjutnya SD 1 Karangbener di Kecamatan Bae, SD 4 Margorejo di Kecamatan Dawe.

Kemudian di SD Sidorekso Kecamatan Kaliwungu, serta SD 1 Tenggeles. Kecamatan Jekulo, ditambah SD 3 Loram Kulon di Kecamatan Jati. Namun untuk kondisi bangunan SD 3 Gribig dan SD 2 Besito, Pemkab Kudus mengaku telah melakukan survei.

“Untuk bangunan dapur lainnya, juga akan segera disurvei untuk memastikan memenuhi kelayakan. Di antaranya mempertimbangkan ketersediaan air bersih, listrik dan pengelolaan sampah atau limbahnya,” papar Revli.

Revli mengaku bahwa peran Pemkab Kudus hanya bersifat koordinatif saja. Sebab pelaksanaan program MBG sepenuhnya masih menjadi urusan Pemerintah Pusat.

“Dari kemampuan kami ada sebanyak 206 ribu anak, ibu hamil, melahirkan dan menyusui yang menjadi sasaran program Makan Gizi Gratis di Kudus,” terang Revli.

 

Simak Video Pilihan Ini:

Kodim Kudus Bantu Percepatan MBG

Kasdim 0722/Kudus Mayor Inf Mukhlisin bersama Plh Bupati Kudus Revlisianto Subekti memaparkan kesiapan pelaksanaan MBG di Kudus. (Liputan6.com/Arief Pramono)
Kasdim 0722/Kudus Mayor Inf Mukhlisin bersama Plh Bupati Kudus Revlisianto Subekti memaparkan kesiapan pelaksanaan MBG di Kudus. (Liputan6.com/Arief Pramono)

Tidak hanya Pemkab Kudus yang harus bersusah payah untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis itu. Pihak Kodim 0722/Kudus pun dituntut intensif memantau kesiapan program Pemerintah Pusat tersebut.

Kasdim 0722/Kudus Mayor Inf. Muklisin menjelaskan, peran TNI dalam hanya membantu percepatan program Makan Bergizi Gratis di Kudus. Untuk itu, pihaknya terus memantau persiapan uji coba program yang akan dilaksanakan 13 Januari 2024 mendatang.

Muklisin menyebut, ada sebanyak 3.729 jiwa sasaran dalam tahap uji coba Makan Bergizi Gratis. Perinciannya sebanyak 3.496 siswa yang berada di 10 sekolah dan 233 balita, ibu hamil dan menyusui.

Program uji coba Makan Bergizi Gratis, kata Muklisin, segera dilaksanakan selama tujuh hari. Untuk estimasi menu makanan yaitu sebesar Rp15 ribu per menu.

“Sedangkan total anggaran yang disiapkan untuk kegiatan uji coba mencapai Rp296,925 juta,” imbuh Muklisin.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis di Kudus mundur dari jadawal yang direncanakan. Awalnya, program tersebut direalisasikan secara serentak pada Senin (6/1/2025). Selanjutnya, rencananya baru bisa dimulai pada 13 Januari mendatang.

Mundurnya jadwal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis ini, pun diakui pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus.

“Satu diantara faktor penyebabnya adalah persiapan sarana dan prasarana penunjang yang belum siap,” ucap Anggun Nugroho selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kudus.

Menurut Anggun, saat ini di Kudus baru tersedia satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sehat. Lokasi dapur Makan Bergizi Sehat berada di Ponpes Nashrul Ummah Mejobo.

Anggun menyebut, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bakal memenuhi kebutuhan makanan bagi 3.400-an sasaran di beberapa sekolah sekitar.

Meskipun Makan Bergizi Gratis belum bisa dimulai, kata Anggun, namun persiapan dan pematangan program terus dilakukan. Diantaranya mengecek sejumlah bangunan SD terdampak regrouping, untuk dijadikan tempat dapur Makan Bergizi Gratis.

Anggun menambahkan, pihak Disdikpora Kudus diberi tugas mengecek lima lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan dapur MBG. Selanjutnya hasil survei dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapatkan persetujuan.

"Kami lihat lokasi, ukuran ditentukan dari sana minimal 40 meter x 20 meter persegi. Kami hanya diminta survei saja, termasuk mengecek luasan dan akses keluar masuk armada, tindak lanjutnya seperti apa ada pada BGN," terang Anggun.

Untuk pengecekan lokasi yang memungkinkan dijadikan dapur Makan Gizi Gratis, sambung Anggun, bakal terus dilakukan hingga memenuhi kebutuhan 88 dapur SPPG di Kabupaten Kudus.

"Kami akan mencoba memetakan lagi SD yang sudah tidak terpakai, koordinasi dengan Kodim, bagian aset daerah dan pemerintah desa terkait. Hasilnya keputusan berada di Badan Gizi Nasional," pungkas Anggun.

(Arief Pramono)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya