Tragedi Longsor Pekalongan Memakan Puluhan Korban Jiwa, Penanganannya?

Liputan6.com, Pekalongan - Hujan deras yang mengguyur wilayah Pekalongan, Senin sore (20/1/2025), membuat Nasirin tidak bisa pulang karena akses jalan tertutup longsor, dirinya kemudian memutuskan berteduh di sebuah kafe di sekitar Desa Kasimpar. Saat sedang berteduh tiba-tiba listrik mati, dalam suasana kalut itu, karena hujan deras tak kunjung berhenti, tiba-tiba saja terdengar suara letusan, dossss! Batu-batu besar dan lumpur langsung menggulung seisi kafe beserta orang-orang yang ada di dalamnya.  

"Wes, tergulung semua," kata Nasirin menceritakan. 

Nasirin kemudian sadar dan terbangun di lokasi kira-kira berjarak 300 meter dari tempatnya semula. Saat terbangun dirinya menyadari semua bangunan sudah rata, termasuk kafe tempatnya semula berteduh.

"Alhamdulillah saya masih dikasih umur, saya lihat sudah gak ada bekas rata semua, ada yang teriak minta tolong, sudah gak sempet, karena kita nyelametin dirinya aja susah," katanya.

Senin sore itu menjadi hari kelabu bagi warga di Kecamatan Petungkriyono Pekalongan, khususnya di Desa Kasimpar, wilayah yang paling terdampak longsor.

Menurut hasil kaji cepat yang diterima Liputan6.com, per Rabu (22/1/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat peristiwa longsor itu sudah bertambah menjadi 21 orang. Kemudian masih ada 5 orang dalam pencarian, 13 orang luka dan langsung dibawa ke rumah sakit, 2 luka ringan, serta kurang lebih 159 orang mengungsi.

Selain penemuan korban jiwa dalam kondisi meninggal dunia, pengurangan jumlah korban hilang tersebut juga dikarenakan nama tersebut telah ditemukan dalam kondisi hidup dan bukan menjadi bagian dari korban yang terdampak runtuhan material. Hal itu sebagaimana yang telah dikonfirmasi petugas Posko Antemortem melalui kepala desa.

Selain korban jiwa, banjir bandang dan tanah longsor juga menyebabkan 27 rumah rusak berat, 5 jembatan rusak, 3 akses jalan tergenang, tanggul jebol dan 3 kendaraan rusak berat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, saat meninjau lokasi longsor, Rabu (22/1/2025), langsung memberikan sejumlah arahan, antara lain meminta tim gabungan melanjutkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih dinyatakan hilang.

Menurut Suharyanto, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sebab, hal itu menjadi hukum tertinggi dalam penanganan darurat bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Upaya pencarian dan pertolongan ini harus menjadi prioritas utama. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya.

Dalam upaya tersebut, Kepala BNPB mempercayakan kepada lembaga yang memang berwenang untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan, yakni Basarnas sebagai leading sektor, sesuai standar operasional prosedur yang berlaku selama tujuh hari.

Kendati demikian, jika dalam kurun waktu tujuh hari masih belum ditemukan, maka pihak keluarga diberikan pilihan untuk meminta upaya pencarian lanjutan. Oleh sebab itu, seluruh stakeholder yang terkait dalam upaya penanganan darurat harus dapat bekerja semaksimal mungkin. BNPB akan berkomitmen memberikan dukungan sumber daya di lapangan untuk operasi pencarian dan pertolongan.

"SOP dari basarnas itu 7x24 jam. Nanti jika sudah enam hari pencarian tidak ketemu, maka kita hubungi pihak keluarganya apakah bisa ikhlas sudah merelakan baru boleh dihentikan," kata Suharyanto.

"Kalau keluarganya tetap minta dicari sampai ketemu ya kita harus cari. Ini sesuai dengan perintah bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai aparat kita harus berusaha semaksimal mungkin," imbuhnya.

Daftar Nama-Nama Korban Longsor Pekalongan

Data nama-nama korban meninggal dunia yang ditemukan Selasa, 21 Januari 2025:

1. Revalina (19), perempuan, warga Sipetung

2. Suyati, perempuan, warga Tlogohendro

3. Kiki Pramudita (23), laki-laki, warga Garung, Desa Yosorejo.

4. Sutar (49), warga Tlogopakis

5. Riyanto (50/L), warga Yosorejo

6. Ayat (27), warga Desa Kasimpar

7. Sumeri (30), warga Garung, Desa Yosorejo

8. Doni (27/L), warga Desa Gumelem

9. Winarko (27/L), warga Desa Gumelem

10. Supari (37), warga Desa Kasimpar

11. Sularso (44/L), warga Desa Kasimpar

12. Inawati (23/P), warga Desa Kasimpar

13. Afkar (4/L), warga Desa Kasimpar

14. Khusnul Cholifah (35/P), warga Desa Kasimpar

15. Rokhim (40/L), warga Desa Kasimpar

16. Rahmono (24/L), warga Desa Tlogohendro

17. Joni Yulianto (45/L), warga Sragi

Korban meninggal dunia yang ditemukan Rabu, 22 Januari 2025:

18. Aisah (18/P), warga Desa Wonodadi Songgodadi

19. Ta'ari (41/L), warga Desa Garung Yosorejo

20. Afkar Arbiyan (5 bulan/L), warga Desa Kasimpar

21. Ta'adi (34/L), warga Desa Wonodadi Songgodadi Petungkriyono.

Sementara data korban yang masih dalam pencarian, per Rabu sore (22/1/2025):

1. M Teguh Imanto, warga Desa Kayupuring

2. Giyanto, warga Desa Gumelem.

3. egar Hariyanto, warga Batang

4. M Nasrullah Amin, warga Pekalongan

5. Aurel, warga Kasimpar.

Kepala BNPB juga meminta Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar segera melakukan pembukaan akses jalan yang tertutup material longsor. Sebagaimana diketahui bahwa bencana tanah longsor turut menutup akses satu-satunya dari Kecamatan Petungkriyono menuju Kota Pekalongan, sehingga hal tersebut membuat mobilitas dan aktivitas masyarakat terganggu.

"Jangan sampai masyarakat yang terdampak ini terganggu," katanya.

Suharyanto juga memahami dalam upaya pembukaan jalur tersebut menjadi tantangan, baik dari segi teknis maupun pembiayaan. BNPB tentu akan memberikan dukungan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun tentunya segala hal dikeluarkan dalam proses tersebut membutuhkan dokumen pertanggungjawaban yang harus dilengkapi.

"Intinya kami siap mendukung, namun saya mengingatkan kepada pemda bahwa segala hal yang dikeluarkan nanti pastinya ada regulasi yang harus dipertanggungjawabkan," jelas Suharyanto.

Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terdampak, khususnya yang meninggal dunia dan luka-luka. Bagi yang meninggal tentunya harus diberikan santunan, dan yang luka-luka harus mendapat perawatan terbaik termasuk memberikan kebutuhan dasarnya.

"Yang luka-luka tolong jangan dikenai biaya apapun. Kebutuhan makan dan minum logistiknya tolong dipenuhi,"katanya.

"Kami akan mendampingi. Selama tanggap darurat sampai nanti kembali pulih, khususnya pengungsi nanti kebutuhan dasarnya harus dipenuni," tambahnya. 

Terkait situasi tanggap darurat, Suharyanto menjelaskan, dalam fase penanganan darurat, pemerintah daerah harus segera mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan masa transisi tanggap darurat menuju pemulihan secara paralel.

Adapun dalam fase ini, pemerintah daerah harus segera membuat data terkait dampak kerusakan infrastruktur bangunan, baik rumah warga maupun segala sarana dan prasarana umum lainnya.

Khusus untuk rumah masyarakat yang terdampak, BNPB dapat memberikan dukungan penuh, baik bagi untuk rumah rusak ringan, sedang hingga berat. Dalam hal ini, BNPB tidak ingin pendataan terlalu lama agar seluruh rangkaian transisi darurat dapat segera dilakukan sehingga masyarakat tidak menunggu begitu lama.

"Rumah masyarakat yang rusak ringan, sedang dan berat, itu yang dibantu pemerintah pusat melalui BNPB,” jelas Suharyanto.

"Nanti segera diajukan dengan data-data yang lengkap agar bisa segera turun bantuannya," imbuhnya.

Terkait infrastruktur seperti jembatan yang rusak, BNPB meminta dukungan kepada TNI dan Polri untuk segera membangun jembatan belly. Kepala BNPB akan meminta Mabes TNI untuk mendukung dalam proses pemasangannya. Di sisi lain, jembatan pun dapat dibangun secara permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB.

"Untuk jembatan yang rusak nanti bisa dibuat sementara Jembatan belly. Saya akan memohon dukungan ke Mabes TNI nanti. Jadi nanti dipasang dulu. Apakah nanti mau permananen nanti melalui program RR BNPB," jelas Suharyanto.

Adapun tahap proses penanggulangan bencana selanjutnya menurut Suharyanto adalah fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam fase ini, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah agar membuat Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P), sebab dokumen tersebut akan menjadi pembahasan dalam rapat tingkat pusat.

"Harus dibuat R3P. Itu nanti dijadikan bahan rapat koordinasi pusat," kata Suharyanto.

Kepala BNPB mencontohkan, dalam dokumen R3P itu seluruh kementerian/lembaga terkait dapat memberikan dukungan sesuai koridornya. Seperti misalnya terdapat sekolah yang rusak akibat banjir, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI dapat memberikan intervensi demi pulihnya kegiatan belajar dan mengajar dan seterusnya.

"Terkait sekolah rusak itu bisa menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Atau misal jalan dan jembatan, jika daerah tidak punya anggaran bisa ke PU atau BNPB," jelas Suharyanto.

Kepala BNPB Suharyanto juga menyoroti wilayah Jawa Tengah yang telah masuk dalam siaga darurat bencana hidrometeorologi basah. Menurut data per Rabu (22/1/2025), ada lima wilayah di Jawa Tengah yang terdampak bencana, antara lain Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Demak.

Selain korban jiwa, bencana tersebut juga telah menimbulkan kerusakan infrastruktur hingga mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Kepala BNPB meminta kepada seluruh perangkat pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, komunitas dan masyarakat dapat bersinergi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Menurut Suharyanto, dengan sinergi yang kuat, maka bencana dapat dicegah atau paling minimal dapat dikurangi dampaknya. Sebaliknya, jika hal itu tidak terwujud, maka bencana dapat terjadi dan berdampak kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja.

"Ingat ya. Jawa Tengah sudah ada lima terkena bencana hidrometeorologi," jelas Suharyanto.

"Penanganan bencana ini harus terpadu antara pemerintah, baik pusat, daerah, pemerintah provinsi, juga dunia usaha, komunitas, media massa dan masyarakat itu sendiri," pungkas Suharyanto.

Sebagai upaya penanganan darurat bencana, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat selama dua pekan. Melalui penetapan status tersebut, beberapa unsur dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten dan lainnya memberikan dukungan sumber daya dan hal lain yang dibutuhkan. BNPB sendiri telah memberikan bantuan penanganan darurat bencana senilai Rp 289.500.000 dengan rincian Dana Siap Pakai (DSP) operasional 200 juta rupiah, sembako 200 paket dan makanan siap saji 100 paket.

Saat proses pencarian korban longsor masih terus dilakukan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 23-25 Januari 2025.

"Sesuai dengan informasi yang dirilis BMKG Stamet (Stasiun Meteorologi) Ahmad Yani Semarang pagi ini (22/1) disebutkan bahwa saat ini wilayah Indonesia terpantau adanya gangguan atmosfer yang menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jateng," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Rabu (23/1/2025).

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan menyebabkan pembentukan wilayah pertemuan massa udara dan belokan angin di Jateng.

Selain itu aktifnya gelombang Ekuatorial Rossby di wilayah Jawa turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Jateng, kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jateng.

"Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (Cb) yang berpotensi menyebabkan curah hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jateng," katanya.

Berdasarkan pantauan analisis dinamika atmosfer tersebut, lanjutnya, beberapa wilayah Jateng yang perlu diwaspadai memiliki potensi hujan sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang pada hari Kamis (23/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Blora, Rembang, Grobogan, Demak, Jepara, Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

Selanjutnya pada hari Jumat (24/1/2025) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten/Kota Magelang, Kebumen, Boyolali, Jepara, Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kudus, Sragen, Pemalang, Kota/Kabupaten Semarang, Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

Sementara pada hari Sabtu (25/1/2025) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kendal, Rembang, Blora, Sragen, Batang, Pemalang, Jepara, Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

"Kami mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada dan siaga terutama saat terjadi hujan lebat guna mengantisipasi dampak yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan pohon tumbang," kata Teguh.

Terkait kondisi cuaca yang kurang bersahabat itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai Kamis (23/1/2025) ini hingga sepekan ke depan akan melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca, agar hujan ekstrem tidak menghambat proses pencarian korban.