Liputan6.com, Banyuwangi - Kemenenterian Dalam Negeri berharap partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD. Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, lebih memilih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, terkait dengan patungan MBG itu,”ujar Ipuk, Kamis (23/1/2025)
Kata Ipuk, selain Kemendagri dan Kemenkeu pihaknya juga masih menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. “Kita saat ini juga masih menunggu Badan Gizi Nasional bagaimana prosedurnya,”katanya
Advertisement
Dia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena penyesuaian aturan atau kebijakan yang baru.“Sampai saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena ada aturan yang belum terselesaikan atau mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah,” paparnya
Advertisement
Sebelumnya, pemerintah daerah diminta partisipasinya untuk ikut mendanai program MBG, namun demikian Kemendagri menyatakan hal tersebut tidak wajib. “Tidak wajib tetapi sangat sesuai. Sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah,” kata Wamendagri Bima Arya.
Bima Arya mengatakan, rencana patungan MBG oleh pemerintah daerah kini masih dalam tahap sinkronisasi. “Tentunya ini kan proses sinkronisasi lagi. Namanya anggaran akan ada pergeseran dan lain-lain, ini dalam proses semua,” tuturnya.
Tunggu Intruksi Badan Gizi Nasional
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi, hingga kini masih belum terlaksana. Pelaksanaan Program tersebut masih menunggu intruksi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dandim 0825 Banyuwangi, Joko Sukoyo mengatakan, di Banyuwangi, persiapan MBG secara internal sudah siap. Untuk sumber bahan, koki dan segela bentuk operasional sudah cukup.
Menurut Joko, pihaknya masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Karena BGN Kabupaten hanya sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, menurut Joko, untuk jadwal penerapan Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi belum bisa dipastikan. Dia berharap dalam waktu dekat progam tersebut bisa segera diluncurkan di Banyuwangi. “Secara internal kita sudah siap. Dari sisi pegawai maupun perlengkapan kita sudah siap. Namun ada satu yang harus bisa dioperasionalkan adalah ACC atau persetujuan dari BGN Pusat. Karena di kita sebagai perwakilan BGN di kabupaten adalah SPPG, jadi tetap ACC nya dari BGN pusat,” ujar Joko.
Joko Sukoyo menambahkan, untuk dapur sehat sendiri di Banyuwangi sudah siap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis tersebut. Kata Joko, pada dasarnya Banyuwangi telah siap menyukseskan program pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Dan saat ini tinggal pelaksanaannya saja.
Advertisement