Liputan6.com, Yogyakarta - Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada (UGM), Dewanti, menyoroti persoalan lebih mahalnya harga tiket pesawat domestik daripada tujuan penerbangan internasional. Ia mendesak pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk memastikan harga tiket tetap terjangkau terutama harga tiket jelang lebaran.
"Pemerintah memberikan subsidi transportasi, yang tidak hanya berlaku saat Lebaran, tetapi juga di luar musim puncak untuk mendukung wilayah terpencil atau daerah yang termasuk kategori 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan)," ujar Dewanti, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya selain menerapkan subsidi, pemerintah juga mengatur tarif agar harga tiket tetap wajar meskipun terjadi peningkatan permintaan. Ditambah, penerapan kebijakan tarif batas atas dan bawah untuk melindungi konsumen dari praktik spekulasi harga yang tidak adil. "Dengan adanya tarif batas atas dan bawah, lonjakan harga yang sering terjadi saat mudik bisa dikendalikan, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses transportasi dengan biaya yang masuk akal," tambahnya.
Advertisement
Baca Juga
Garuda Indonesia Obral Harga Tiket Pesawat Jelang Lebaran 2024, Jakarta-Paris PP Cuma Rp 15 Jutaan
Harga Tiket Masuk TMII Naik Jelang Libur Lebaran 2024, Siap-Siap Keluar Duit Lebih
Top 3 Berita Hari Ini: Harga Tiket Pesawat Lebih Murah, Menparekraf Berharap Penurunannya Lebih Merata Jelang Libur Lebaran
Program mudik gratis dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta dapat meringankan beban masyarakat dan sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya. Dewanti menyoroti salah satu hambatan utama adalah memastikan penurunan harga tiket jelang lebaran namun tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan oleh para operator transportasi. "Penurunan harga tiket harus dilakukan dengan hati-hati agar aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan tetap menjadi prioritas," jelasnya.
Ia mengakui ada tantangan seperti kepentingan finansial operator swasta yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pasalnya, fluktuasi biaya operasional seperti harga bahan bakar dan perawatan juga mempengaruhi kemampuan swasta dalam mendukung kebijakan tarif rendah, sehingga pemerintah mestinya belajar untuk merancang strategi yang lebih matang.
Menurutnya dengan adanya data pola perjalanan dan permintaan transportasi dari tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi dasar memprediksi kebutuhan layanan selama musim mudik Lebaran. Langkah-langkah seperti monitoring sarana-prasarana transportasi, memastikan ketersediaan bahan bakar, dan penyebaran informasi luas tentang program mudik terus diperkuat. "Kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting, tetapi tingkat keberhasilannya berbeda-beda karena kemampuan finansial operator swasta yang beragam," ungkapnya.
Subsidi, promosi, dan pengawasan yang ketat menjadi alat utama pemerintah untuk menjaga harga tiket jelang lebaran tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas layanan. Dewanti optimis, melalui pendekatan kolaboratif dan penyesuaian kebijakan, pemerintah dapat menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. "Pada akhirnya, kebijakan ini dirancang untuk mendukung masyarakat menikmati perjalanan mudik dengan lebih baik," tutup Dewanti.