Indonesia Police Watch Minta TNI Hentikan Tumpang Tindih Kewenangan Penegakan Hukum dengan Polri

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, untuk menertibkan aparaturnya yang melakukan intervensi dalam kewenangan yang bukan tupoksi TNI, yaitu penegakan hukum di Solok dan Medan.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, munculnya TNI dalam proses penertiban hukum ini akan mengganggu tatanan hukum dalam penegakan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di Solok, terbitnya Surat Perintah Nomor: Sprin/85/II/2025 yang ditandatangani Komandan Distrik Militer (Kodim) 032/Solok, Letkol Sapta Raharja, tertanggal 17 Februari 2025 tentang Penertiban Emas Tanpa Ijin (PETI) yang berada di wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

Demikian juga yang dilakukan di Medan, saat prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dari Kodam 1 Bukit Barisan menggrebek sebuah gudang berlokasi di Kompleks Pergudangan Harmoni, di Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan di Kompleks Pergudangan Intan blok 8A, 9A, 10A, 11A, dan 88F, Jalan Letda Sujono, Tembung, Kota Medan.

Penggerebekan oli palsu berbagai merk itu, dilakukan pada Rabu, 19 Februari 2025, dengan menyita serta mengamankan ribuan kotak berisikan oli palsu.

Dalam penindakan itu, ditemukan serta diamankan ribuan produk oli palsu di lokasi tersebut. Produk-produk ilegal terdiri dari berbagai merek, dengan total barang bukti mencapai lebih dari 30 truk.

"Pastinya, kedua kegiatan penegakan hukum yang dilakukan TNI AD tersebut tidak melibatkan pihak yang berwenang menurut Undang-Undang, yaitu Polri," kata Sugeng, dalam keterangan diperoleh Jumat (21/2/2025).

Disebutkan Sugeng, 2 peristiwa intervensi aparat TNI dalam penegakan hukum di Solok dan Medan, akan menimbulkan kekacauan dalam aspek tatanan hukum yang benar berdasarkan Undang-Undang.

"Selain dapat dinilai sebagai intervensi kewenangan penegakan hukum yang menjadi tupoksi Polri, juga akan berpotensi menimbulkan gesekan antara aparatur negara di lapangan," sebutnya.

Dikatakan Sugeng lagi, intervensi aparatur TNI dalam proses penegakan hukum juga akan menimbulkan ketidak pastian hukum, serta ketidak adilan bagi masyarakat yang menjadi sasaran penertiban.

Masyarakat yang menjadi sasaran penertiban tidak dapat membela dirinya secara hukum, karena TNI bukan subjek hukum Praperadilan menurut KUHAP ketika tindakannya dinilai salah dalam penertiban, dan pengeledahan.

Selain itu, tindakan penegakan hukum oleh aparatur TNI ini menimbulkan ketidak pastian hukum karena proses penetiban sampai penggeledahan tidak dapat ditindak lanjuti keproses penuntutan di sidang pengadilan, disebabkan pihak TNI tidak berwenang melakukan permintaan keterangan ProJustisia dan melakukan pemberkasan perkara terhadap warga sipil yang diduga melanggar hukum.

"Bahkan, yang telah dilakukan TNI AD, baik di Solok, Sumatera Barat, dan di Medan, Sumatera Utara telah melanggar dua aturan perundang-undangan, yakni pasal 30 UUD 1945, Tap MPR No VII tahun 2000," bebernya.

Diterangkan Sugeng, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam pasal 30 ayat 3 disebutkan terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pada Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 disebutkan peran Tentara Nasional Indonesia ayat 1 berbunyi Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat 2 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia, sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang," Sugeng menerangkan.

Peran Polri dalam TAP VII/MPR/2000 diletakkan pada pasal 6 dimana ayat 1 menyebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional," Sugeng kembali menerangkan.

Oleh karena itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai bahwa apa yang dilakukan TNI AD di Solok dan Medan bukan wilayah tugas dan perannya, dan untuk menjaga tertib hukum di Indonesia maka 2 peristiwa intervensi penegakan hukum oleh aparatur TNI di Solok dan Medan harus melibatkan dan diserahkan kepada Polri.

"Dengan begitu, maka tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan tugas di masing-masing institusi," Sugeng menandaskan.