Pasar Pembiayaan Segmen Unbankable Bakal Luas Berkat Rights Issue BRI

Liputan6.com, Jakarta - Rights issue yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI (BBRI) dinilai akan berdampak positif pada perluasan pasar pembiayaan usaha masyarakat kecil.

Hal ini mengingat masyarakat kecil dianggap masih belum layak menerima pinjaman dari lembaga jasa keuangan formal atau unbankable.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas, Ramdhan Ario Maruto menuturkan, sebagian besar dana dari aksi korporasi itu akan digunakan mendanai holding BUMN Ultra Mikro (UMI) bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, yang diperkirakan mampu menjangkau lebih luas pemberdayaan segmen usaha yang masih unbankable.

Dia pun menyebutkan, penerbitan saham baru BBRI melalui aksi korporasi perusahaan pelat merah ini akan mendapat apresiasi maksimal dari investor. Hal itu tak terlepas dari kinerja BRI yang positif di tengah pandemi COVID-19.

Selain itu, ditambah prospek bisnis holding yang menjanjikan ke depan, dengan melibatkan dua BUMN yang dikenal memiliki kinerja yang tak kalah baiknya. Pegadaian dan PNM pun selama ini dikenal handal dan mumpuni dalam penyaluran dana bagi wong cilik dengan model bisnis yang khas.  

Ramdhan menilai, setiap anggota holding memiliki kemampuan cukup baik dalam menggarap pasar pembiayaan usaha ultra mikro.

"Dengan integrasi, holding pun akan mampu menyatukan berbagai layanan lebih baik sehingga menggarap lebih banyak pelaku usaha ultra mikro yang unbankable," tutur dia, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (30/8/2021)..

Selain berimbas pada pelayanan yang cakupannya lebih luas, Ramdhan menyampaikan langkah strategis BRI tersebut akan berdampak besar bagi perseroan yakni dalam percetakan margin. Bahkan dia menilai laba konsolidasian BRI pun akan mampu ditingkatkan.

Lantaran, dengan transformasi dan integrasi digital secara menyeluruh, efisiensi operasional bisa dicapai optimal. Sekaligus perluasan basis nasabah akan membuat pendapatan semakin tinggi.

"Lagi pula, pelaku usaha ultra mikro adalah debitur yang lebih membutuhkan pembinaan, sehingga marginnya masih cukup tinggi," ujar Ramdhan.

Selain itu, pembentukan holding merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan potensi ekonomi nasional dari investor asing. Dia menilai banyak investor asing yang tertarik dengan segmen ini karena potensi dan marginnya yang cukup baik.

Bahkan, investor asing telah banyak masuk dengan berbagai lembaga keuangan seperti bank hingga fintech. "Holding ini mempunyai kemampuan yang lebih kuat. Semua anggota punya pengalaman," ujar Ramdhan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

BRI mendapatkan persetujuan rights issue dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dari mayoritas pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Juli 2021.

Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021.

Seluruh saham Seri B milik Pemerintah dalam PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng.

Bila di total hasil inbreng dan optimalisasi dana segar yang diraup dari publik, aksi korporasi BRI diperkirakan bernilai hampir Rp100 triliun. Dana hasil aksi korporasi itu diantaranya akan dimanfaatkan oleh BRI untuk pembentukan Holding BUMN UMi bersama kedua BUMN tersebut.

Direktur Utama BRI Sunarso sebelumnya mengatakan pada segmen usaha ultra mikro setidaknya ada sekitar 45 juta unit usaha yang membutuhkan sentuhan pembiayaan formal. Baik berupa tambahan kredit untuk atau bahkan yang belum dapat sama sekali, untuk memperbesar usahanya.

Dari 45 juta unit usaha itu, sekitar 18 juta belum terlayani lembaga pembiayaan sama sekali. Sisanya diperkirakan sudah pernah mengakses pembiayaan tetapi masih kurang. Ada pula yang masih dilayani rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Kemudian ada juga yang meminjam ke kerabat.

“Ini kami anggap sebagai potensi mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengalirkan kredit lebih spesifik lagi ke segmen ultra mikro dan kemudian lebih spesifik lagi kepada pengusaha-pengusaha ultra mikro yang belum tersentuh oleh lembaga pembiayaan secara formal (unbankable). Kemudian lembaganya dibuat, ekosistemnya dibangun melalui pembentukan holding ultra mikro ini,” ujar dia terpisah.

Senada dengan Ramdhan, ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan konsolidasi ketiga BUMN tersebut akan mampu membuat ekosistem yang lebih terintegrasi sehingga akses layanan jasa keuangan lebih mudah.

Hal ini akan menekan performa lembaga pembiayaan yang ilegal alias non-formal atau shadow banking yang biasa menjerat masyarakat dengan bunga tinggi.

"Dengan konsolidasi lembaga pembiayaan, diharapkan akses pendanaan dapat lebih terjangkau, disertai suku bunga yang rendah sehingga dapat memperkuat profitabilitas usaha UMKM,” ujar dia.

Di sisi lain, langkah strategis pemerintah melalui BRI ini dapat melahirkan usaha-usaha baru di masyarakat. Harapannya, tercipta hubungan saling menguntungkan antara perusahaan negara  dengan usaha-usaha masyarakat bawah.

"Dengan demikian, data debitur lebih terintegrasi dan pengelolaan risiko kredit pun diharapkan akan tetap terjaga. Bahkan, dapat menangkap banyak potensi pertumbuhan baru di segmen usaha ultra mikro," ujar Josua.