Melanie Subono Beri Sindiran soal Mukmin Mulyadi DPO Kasus Narkoba yang Dilantik Jadi Anggota DPRD Tanjung Balai Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Mukmin Mulyadi, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sejak 2020 lalu. Mukmin Mulyadi terlibat dalam kasus dugaan kepemilikan pil ekstasi sebanyak 2.000 butir.

Mukmin Mulyadi mangkir dari pemeriksaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut karena alasan sakit.

"Informasi karena sakit jadi tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan,” ujar Juru Bicara Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kamis (13/4/2023), dilansir dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Namun pada Maret 2023 lalu, Mukmin Mulyadi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai Sumut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui proses pergantian antar waktu (PAW).

Mengetahui hal ini tak sedikit yang mengkritik termasuk Melanie Subono. Melalui akun Instagram terverifikasi miliknya, Jumat (14/4/2023), Melanie ikut mengunggah foto saat Mukmin disumpah.

Melanie Subono yang kerap menyapa masyarakat yang sepaham dengan sebutan rakyat tiri memberikan sindiran. Ia mengingatkan bahwa kata maaf itu ternyata tak cukup untuk membebaskan seseorang dari jeratan masalah.

"Gitu yaaa #rakyattiri

Salah kalian selama ini adalah kalian selalu minta maap," tulisnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Dalam sindirannya tersebut, Melanie Subono juga mengingatkan untuk tak sekedar meminta maaf saja bila melakukan kesalahan seperti Mukmin Mulyadi. Tapi bisa lebih dari itu.

"Mbo minta dilantik gitu loh kalo punya salah ato buron tuh," sambungnya.

Pihak PKB Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa pihaknya kecolongan terkait kasus yang menjerat kadernya tersebut. Diakui bendahara PKB, Zieta Salim bahwa pihak partai tak mengetahui Mukmin Mulyadi masuk dalam DPO.

"Karena mekanisme aturan mengenai pelantian telah dijalankan. Hal ini termasuk SKCK dari pihak kepolisian dan pengadilan," ungkapnya.

Setelah mengetahui bahwa Mukmin Mulyadi jadi buronan polisi partai akan mengambil tindakan.

"Saya bilang, kalau dia memang statusnya sudah terdakwa, maka sesuai dengan aturan partai apalagi terkait narkoba, harus dilakukan hukuman mulai pemecatan, pemberhentian dari DPRD maupun partai," sambungnya.