Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mengajak Kapolda Jatim baru, Irjen Pol M Fadil Imran, berziarah ke makam Sunan Ampel di Komplek Masjid Ampel Surabaya.
"Jatim ini bumi para wali dan salah satu episentrumnya ada di Surabaya, yaitu Sunan Ampel. Lebih baik kalau mereka yang masuk Jatim, ziarah dulu ke makam Sunan Ampel dan tadi malam saya mengajak beliau ke sana," ujar La Nyalla dalam siaran pers yang diterima di Surabaya, Minggu, 10 Mei 2020.
Sebelum ke Ampel pada Sabtu (9/5) malam, Irjen Fadil bersilaturahmi dan berbuka puasa di kediaman La Nyalla di kawasan Wisma Permai Surabaya, dilansir dari Antara.
Advertisement
Baca Juga
Sebelum memasuki komplek pemakaman, Ketua DPD dan Kapolda memberi contoh kepada masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan pengurus masjid, yakni dengan melewati ruang disinfeksi.
Turut mendampingi ziarah di antaranya Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto dan Ketua Kadin Kota Surabaya M Ali Afandi, lalu Direktur Intelkam Polda Jatim Kombes pol Slamet Hariyadi.
Kedatangan rombongan disambut Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Sunan Ampel, Achmad Hood, dan didampingi pengurus lainnya Sobahus Surur serta Mochammad Zainal Abidin.
Â
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Sowan
Sementara itu, La Nyalla juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda sebelumnya, Irjen Pol Luki Hermawan, yang telah mengabdi di Jatim dengan baik dan mampu menjaga iklim Jatim tetap kondusif di tahun politik.
"Semoga Pak Luki sukses di karir berikutnya," ucap mantan ketua Kadin Jatim tersebut.
Di sisi lain, Kapolda Jatim Fadil Imran menyampaikan silaturahim ke kediaman La Nyalla sebagai bentuk perhatian dan adat sowan kepada sesepuh dan tokoh masyarakat.
"Ini bagian dari upaya membangun sinergi. Apalagi beliau juga ketua lembaga negara dan tokoh masyarakat dua provinsi sekaligus, yakni Jawa Timur dan Sulawesi Selatan," katanya.
Tentang wabah COVID-19, mantan Dirtipid Siber Mabes Polri ini juga meminta masyarakat Jatim untuk mengikuti dan menjalankan apa yang telah diputuskan pemerintah daerah terkait upaya penanganannya.
Advertisement