Pemkot Malang Siapkan Tes Antigen dan Rumah Isolasi Selama Larangan Mudik

Liputan6.com, Malang - Pemerintah Kota Malang bakal menyiapkan sekitar 3 ribu rapid test antigen. Tes cepat deteksi Covid-19 itu ditujukan kepada mereka yang tetap nekad meski sudah ada larangan mudik lebaran 2021. Termasuk bakal diisolasi di kampung.

Wali Kota Malang, Sutiaji, mengatakan PPKM Mikro dengan melibatkan RT dan RW akan tetap diperkuat guna mendukung kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Sehingga tidak akan bertumpu pada pos-pos penyekatan di perbatasan saja.

“Setiap RT dan RW harus segera memberi tahu puskesmas bila ada warga yang terlanjur datang ke kampungnya saat lebaran,” kata Sutiaji di Malang, Senin, 26 April 2021.

Berbekal informasi tersebut, maka puskesmas akan bergerak menuju tempat tersebut untuk menggelar tes antigen kepada warga pendatang. Memastikan apakah mereka positif terinfeksi Covid-19 atau tidak. Kampung juga diminta menyiapkan rumah isolasi mandiri.

“Juga ada hukuman yang diberikan ke pemudik itu, harus siap diisiolasi mandiri di kampung,” ujar Sutiaji.

Karena itu, ia meminta seluruh warga mengurungkan niatnya mudik ke kampung halaman agar tak membuat sanak famili ikut sibuk. Apalagi sudah ada kebijakan larangan mudik lebaran 2021 demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Agar tak merepotkan semua di kampung, maka lebih baik tidak mudik. Soal teknis lebih detil nanti akan ada rapat koordinasi bersama,” tutur Sutiaji.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan ada sekitar 3 ribu rapid tes antigen yang disiapkan dan berada di puskesmas. Selain digunakan untuk warga yang sudah terlanjur masuk kampung, juga bakal dipakai di pos – pos penyekatan.

“Soal tes antigen itu sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nanti akan ada di titik penyekatan dan dikoordinasikan dengan petugas pos,” ujar Husnul.

Setiap warga Kota Malang yang nantinya dites di pos penyekatan dan ada gejala positif Covid-19, maka harus siap diisolasi di tempat yang sudah ditentukan. Sedangkan warga dengan identitas kependudukan luar kota, diserahkan ke petugas di pos.

“Detil teknisnya ya nanti masih harus ada rapat koordinasi bersama,” kata Husnul.