Perjuangan Panjang NasDem Usulkan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Liputan6.com, Surabaya - Jajaran Pengurus Partai Nasdem mendatangi kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan usulan pahlawan nasional untuk ulama besar asal Bangkalan Syaikhona Kholil. 

"Kami beserta pengusul dari Yayasan Syaikhona Kholil audiensi dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait usulan untuk pemberian gelar pahlawan nasional kepada Syaikhona Kholil Bangkalan," tutur Ketua Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem Sri Sajekti Sudjunadi (Jeanette), Selasa (28/9/2021).

Pihaknya menyatakan persyaratan pengajuan gelar pahlawan nasional sudah lengkap dan sesuai dengan jadwal. "Kami sudah ajukan melalui Kemensos," ucap Jeanette.

Sekretaris Fraksi NasDem MPR Syarif Abdullah Alkadrie menambahkan, proses perjuangan untuk mengusulkan Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional sudah dilakukan sejak 2018. Saat itu, pengurus Partai NasDem di Jawa Timur sudah melakukan kajian secara komprehensif.

Hasil kajian ditindaklanjuti hingga tingkat nasional. Bahkan, sudah beberapa kali diseminarkan.

"Apa yang menjadi referensi Syaikhona Kholil sebagai pahlawan nasional itu memang betul-betul sudah didukung oleh fakta secara ilmiah, sehingga beliau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional," terang legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Yang membuat NasDem bersemangat untuk memperjuangkan Syaikhona Kholil,  karena melihat pada spirit yang telah dilakukannya. Syaikhona, lanjut Syarief, merupakan guru bangsa, diantaranya banyak murid-murid beliau yang menjadi pahlawan nasional. Bahkan Syaikhona merupakan inspirator berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Ini juga suatu perekat untuk kebangsaan sehingga menumbuhkan dan mempererat nilai-nilai nasional kebangsaan," imbuh wakil ketua Komisi V DPR ini.