Ramai Penolakan Pertemuan Aktivis LGBT se-ASEAN, GP Ansor Jatim: Serahkan ke Polisi, Yakin Pasti Tak Diizinkan

Liputan6.com, Surabaya - Bendahara GP Ansor Jatim Muhammad Fawait meminta semua pihak tenang dan tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan terkait kabar rencana pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau LGBT se-ASEAN di Jakarta. Pertemuan itu diinisiasi oleh Asean Sogie Caucus.

"Tenang saja, jangan terprovokasi. Serahkan masalah ini kepada pihak Kepolisian. Saya haqqul yakin, Kepolisian dan pemerintah tak akan memberi izin pertemuan aktivis LGBT itu," tegas pria yang akrab disapa Gus Fawait itu, Rabu (12/7/2023).

Gus Fawait meyakini meski panitia berniat merelokasi acara dari Jakarta ke tempat lain, ia yakin tidak ada kepala daerah yang mau daerahnya dijadikan tempat penyelenggaraan acara LGBT tersebut. Apalagi Jawa Timur yang dikenal sangat religius.

Tokoh muda nahdliyin inspiratif versi Forkom Jurnalis Nahdliyin ini juga yakin pihak kepolisian tidak akan tinggal diam dengan usaha kelompok LGBT menggelar pertemuan besar di Indonesia

"Mau direlokasi di mana pun pasti akan ditolak, karena LGBT tidak sesuai dengan norma masyarakat dan norma agama. LGBT ini bukan barang baru, pernah ada kaum Sodom di zaman Nabi Luth. Bahkan Allah menurunkan azab kaum Sodom dengan hujan batu," tutur Gus Fawait.

Gus Fawait mensinyalir kegiatan aktivis LGBT ini sengaja digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan instabilitas negara. Menurutnya, ini harus diwaspadai apalagi menjelang tahun politik.

Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini berharap masyarakat tetap jernih menyikapi isu yang berkembang menjelang tahun politik. Jangan sampai situasi yang saat ini kondusif menjadi chaos. Apalagi ada keterlibatan pihak asing.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar pemerintah tidak memberikan izin terhadap agenda pertemuan para aktivis LGBT tersebut.

"MUI mengingatkan dan mengimbau pihak pemerintah agar jangan memperkenankan dan memberi izin terhadap diselenggarakannya acara tersebut," kata Anwar dalam keterangannya, Selasa (11/7).

Meski belum jelas kapan pertemuannya, Anwar mengingatkan agar pemerintah jangan sampai memperbolehkan acara tersebut.

Sebab hal itu sama saja telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Sebagaimana, pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka LGBT diklaimnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, terutama enam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

"Tidak ada satupun dari agama-agama tersebut yang mentolerir praktik LGBT," tegas Anwar Abbas.

Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Cholil Nafis menyatakan akan menolak secara tegas acara tersebut bila acara tersebut berani digelar di Indonesia.

"Jangan sampai dianggap normal apalagi dilegalkan. Ini bertentangan dengan norma agama, Pancasila dan kenormalan manusia. Tolak!" kata Cholil.