Muhammadiyah soal Isu Pilpres Satu Putaran: Memangnya Judi Rolet?

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta jangan ada pemaksaan kehendak atau manuver untuk menjadikan pilpres hanya satu putaran.

"Memangnya (judi) rolet, mutarnya sekali saja. Pilpres ini bukan seperti memutar rolet. Jangan ada pihak yang memaksakan, apalagi menggunakan cara-cara yang tidak sesuai konstitusi dan perundang-undangan untuk capai tujuan," ujar Mu’ti, Kamis 18 Januari 2024, dikutip dari Antara.

Abdul Mu'ti menegaskan semua pihak harus menghormati aturan main, terutama dalam hal netralitas aparatur negara. Secara khusus Mu’ti meminta Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan netral, di tengah keraguan publik karena putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Mu’ti meminta masyarakat sipil untuk tidak diam menyuarakan agar praktik demokrasi diselenggarakan secara bermartabat, terutama untuk mewujudkan pilpres 2024 yang bersih dari kecurangan. Terlebih Mu’ti melihat kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga harus ada upaya yang dilakukan agar kualitas demokrasi bisa pulih kembali.

Ia menyebut tiga ukuran sebagai indikator pemilu berkualitas. Pertama, proses penyelenggaraan yang berkualitas diukur dari pendataan; pelaksanaan pemungutan suara; dan penghitungan hasil pemungutan suara.

"Tiga proses ini sangat menentukan kualitas demokrasi. Harus diupayakan oleh KPU agar tidak ada warga yang punya hak politik kehilangan haknya," imbau Mu’ti

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memastikan, debat ke empat Pilpres 2024 sudah menghasilkan kesepakatan antara tim sukses ketiga pasangan calon, tv pool dan KPU RI sebagai penyelenggara.

Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema  dirampingkan menjadi enam.

“Dari tujuh tema itu kemudian kami sudah tata menjadi enam tema,” kata Mellaz di Kantor KPU RI Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Mellaz kemudian merinci, enam tema yang akan dibahas dalam debat yang akan berlangsung pada 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada pukul 19.00 WIB itu adalah pertama pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Kedua, sumber daya alam dan energi. 

“Tema ketiga adalah soal pangan. Tema keempat yaitu agraria. Tema kelima, masyarakat adat dan tema keenam desa,” rinci Mellaz.

Jika membandingkan dengan yang sebelumnya, diketahui awalnya ada tujuh tema pada debat ke empat yaitu  energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria,  dan masyarakat adat.

Selain tema debat, lanjut Mellaz, KPU RI juga sudah menentukan 11 orang nama panelis yang akan menggodok daftar pertanyaan dari tema-tema terkait. 

Mellaz memastikan, seluruh nama yang dipilih menjadi panelis berdasarkan latar belakang kompetensi dan sudah mengonfirmasi kesediaannya untuk berpartisipasi.

“Mereka sudah dipilih sesuai kompetensi dan dikonfirmasi kesediaanya sebagai panelis,” ungkap August Mellaz.

Berikut daftar 11 nama panelis debat keempat:

1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin). 

2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM).

3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).

4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).

5. Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute Presedential Services Reform).

6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).

7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).

8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).

9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).

10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung).