Sampaikan Persiapan World Muslim Scout Jamboree 2025, Pondok Gontor Tolak Hapus Pramuka Jadi Ekskul Wajib

Liputan6.com, Jakarta Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Jawa Timur, memastikan Pramuka merupakan kegiatan yang wajib terlaksana di pondok dan menolak Permendikbud nomor 12 Tahun 2024 yang menghapuskan pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib di sekolah.

“Pramuka adalah wadah pendidikan dan pembentukan karakter dan jati diri Bangsa Indonesia, dan memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat seperti pembentukan akhlak, budi pekerti, tata krama, serta wawasan yang luas dalam melihat perkembangan dinamika global,” kata anggota Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor Husnan Bey Fananie, Jumat (14/6/2024).

Cucu pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor itu mengemukan hal tersebut usai beraudiensi dengan Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo di Gedung Kwarnas Pramuka Jakarta.

Husnan bersama Pimpinan Pondok Pesantren Gontor lainnya menyampaikan tentang persiapan penyelenggaraan World Muslim Scout Jamboree 2025 yang akan berlangsung di Jakarta September 2025.

Pimpinan Kwarnas Pramuka menyambut baik dan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dapat mengharumkan nama pramuka Indonesia di forum internasional itu. Sekjen Pramuka juga memfasilitasi lokasi penyelenggaraan yang berada di Kawasan Buperta Cibubur, Jakarta.

Husnan mengatakan, pesantren menolak Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 karena menghilangkan karakter dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia, terutama pembentukan kualitas karakter kepemimpinan Indonesia masa depan. Kepemimpinan Indonesia Emas 2045 mengharuskan pemimpinan nasional yang kuat dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pramuka adalah proses pembentukan karakter jiwa kepemimpan dan pembelajaran yang luar biasa bagi kaum muda muslim. Pramuka membangun persahabatan, kerukunan, dan keterampilan baru untuk kehidupan," jelasnya.

Pondok Pesantren Modern Gontor akan menyelenggarakan World Muslim Scout Jamboree 2025 sebagai kegiatan menyongsong kegiatan tasyakuran 100 tahun pondok pesantren tersebut pada 2026 mendatang. Diperkiakan sebanyak 17 negara akan ambil bagian dalam kegiatan jamboree muslim dunia tersebut.

Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka Bachtiar Utomo mengatakan, penghapusan Pramuka bisa disamakan dengan proxy war, yaitu situasi di mana terjadi aktor-aktor tertentu yang berupaya memecah belah bangsa secara tidak langsung namun bagi pimpinan bangsa yang jeli dapat mendeteksi gejala tersebut.

“Dalam perspektif strategis, ini membahayakan. Itu sebabnya Kemendikbudristek harus merevisi dan tetap memasukkan kegiatan Pramuka menjadi ekskul yang mewajibkan siswa didik  terilbat aktif dan tertuang dalam regulasi formal bukan hanya lisan di media. Harus ada hitam-putihnya secara nyata,” kata Bachtiar.