Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti

Ia mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.
Tampilkan foto dan video
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan, Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan karena Alasan Ini
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2024 dengan tema “Komitmen Fasilitas Kesehatan dalam Menjaga Mutu dan Akuntabilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional”.
BPJS Kesehatan Apresiasi Fasilitas Kesehatan yang Berkomitmen Menjaga Mutu Pelayanan JKN
Petugas BPJS Kesehatan melayani warga di kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Menkeu Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik 2 kali lipat yang semula Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan untuk JKN kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. (merdeka.com
BPJS Kesehatan Mulai Dilirik Dunia, Dirut Ali Ghufron Mukti Ungkap Resepnya
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Ali Ghufron Mukti: Pasien BPJS Kini Bisa Nunggu Antrean Sambil Minum di Warung Kopi
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti memberikan sambutan dalam acara peringatan International Universal Health Coverage (UHC) Day, Selasa (12/12).
BPJS Kesehatan Luncurkan Buku Tabel Mortalitas dan Morbiditas untuk Analisis Kesehatan
TOP DIGITAL Awards 2023.
BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Bergengsi di TOP DIGITAL Awards 2023
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti bersama Co Founder & Chairman MCorp, Hermawan Kartajaya.
Pakar Marketing Dunia Akui Prestasi dan Inovasi BPJS Kesehatan Jawab Kebutuhan Masyarakat
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengapresiasi upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.R.M.T Wongsonegoro Semarang.
Dirut BPJS Kesehatan Apresiasi Upaya RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Tingkatkan Mutu Layanan
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru