Profil Ali Ghufron Mukti Dirut BPJS Kesehatan, Usulkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan karena Alasan Ini

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagai upaya menutupi potensi defisit yang kian mengancam keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, jika tidak ada penyesuaian iuran, BPJS Kesehatan diproyeksikan mengalami defisit mencapai Rp20 triliun pada tahun 2024, yang bahkan bisa mengarah pada risiko gagal bayar pada 2026.

Menyampaikan usulannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Ghufron menekankan bahwa penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan paling lambat pada pertengahan 2025.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar program JKN tetap berjalan optimal untuk memberikan akses kesehatan kepada masyarakat luas.

Ali Ghufron Mukti memulai karier akademiknya di Universitas Gadjah Mada, tempat ia meraih gelar kedokteran pada tahun 1988.

Mnegutip Merdeka.com, ia melanjutkan studi hingga memperoleh gelar master di bidang Tropical Medicine dari Mahidol University di Thailand, dan kemudian meraih gelar doktor di bidang kesehatan masyarakat dari University of Newcastle, Australia pada tahun 2000. Pendidikan yang kuat ini menjadi dasar baginya untuk berkontribusi di bidang kesehatan masyarakat.

Saat usianya masih relatif muda, Ghufron terpilih sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UGM, menjadikannya salah satu dekan termuda di universitas tersebut. Dalam posisinya itu, ia melakukan berbagai terobosan, termasuk memberikan insentif dan meningkatkan kualitas SDM di fakultasnya.

Kepemimpinan Ghufron turut membawa Fakultas Kedokteran UGM meraih posisi bergengsi di peringkat dunia, berkat berbagai inisiatifnya dalam manajemen dan pengembangan akademis.

Sebagai Ketua Pengelola Gama Medical Center, Ghufron tergerak untuk membuat program yang kemudian dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Mengutip situs resmi UGM, program ini dirancang untuk menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, suatu hal yang sangat diperjuangkannya. Jamkesmas yang pertama kali diterapkan di Yogyakarta akhirnya diadopsi oleh pemerintah pusat dan menjadi dasar bagi terbentuknya BPJS Kesehatan.

Melalui Jamkesmas, Ghufron  ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan bisa diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang ekonominya terbatas.

Usahanya dalam menciptakan Jamkesmas menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada 2011, Ghufron diangkat menjadi Wakil Menteri Kesehatan, suatu posisi yang memberinya kesempatan untuk berperan lebih besar dalam kebijakan kesehatan nasional.

Sebagai wakil menteri, Ghufron tidak hanya berfokus pada penerapan program Jamkesmas, tetapi juga ikut mengawal pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pengembangan dari Jamkesmas.

Ghufron menyebutkan bahwa program JKN merupakan cara untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Ia mengaku sangat ingin memastikan semua orang bisa mendapatkan layanan kesehatan terbaik.

Menurutnya, JKN harus dikelola dengan baik dan didukung oleh kebijakan tepat agar keberlangsungannya terjamin di masa mendatang.

Kini sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron menghadapi tantangan besar terkait defisit keuangan yang mengancam keberlanjutan program JKN.

Proyeksi defisit Rp20 triliun pada 2024 menjadi alasan kuat bagi Ghufron untuk mengusulkan kenaikan iuran BPJS paling lambat pada pertengahan 2025. Ia berharap langkah ini akan menjamin BPJS Kesehatan dapat melanjutkan pelayanannya tanpa kendala.

Menurutnya, jika defisit tidak segera diatasi, BPJS Kesehatan berisiko mengalami gagal bayar pada 2026. Oleh karena itu, perlu langkah konkret agar BPJS tetap dapat melayani masyarakat. Kenaikan iuran disebutnya sebagai salah satu solusi agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Ali Ghufron mengusulkan kenaikan iuran untuk menutupi potensi defisit yang dapat mengancam keberlanjutan program JKN dan layanan BPJS Kesehatan.

Ia adalah inisiator program Jamkesmas, yang kemudian menjadi cikal bakal BPJS Kesehatan, dan pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan.

Gelar kedokteran dari UGM dan studi pascasarjana di Thailand dan Australia memberinya dasar kuat dalam epidemiologi dan kesehatan masyarakat.

Tanpa kenaikan iuran, BPJS Kesehatan diproyeksikan mengalami defisit besar dan berpotensi gagal bayar pada 2026, yang bisa mengganggu layanan JKN.