Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

IIPG

Ketua Bidang Hukum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), Henry Indraguna, mendapat amanat dari Yanti Airlangga sebagai pemerhati terkait permasalahan kekerasan yang terjadi kepada ibu dan anak.
Tampilkan foto dan video
Ketua Bidang Hukum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), Henry Indraguna (ketiga dari kanan) (Istimewa)
IIPG Apresiasi Polresta Malang Kota Respons Cepat Kasus Penganiayaan Anak Selebgram
Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) kembali menyelenggarakan kegiatan amal dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadhan. (Foto: Istimewa).
Ikatan Istri Partai Golkar Gelar Tadarus dan Beri Santunan Selama Ramadhan
Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti K Infandiary. (Foto: Istimewa).
Yanti Airlangga Minta Kader Golkar Jaga Soliditas Keluarga untuk Persiapan Pemilu 2024
Partai Golkar memanfaatkan momen Ramadan untuk memperbanyak amal dan bakti sosial. Melalui Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), parpol pimpinan Airlangga Hartarto itu menggelar tadarus, peringatan Nuzululqur’an, pembagian santunan, dan buka puasa bersama pada Sabtu (15/4/2023).
Jemput Berkah Ramadan, IIPG Tadarusan dan Bagikan Santunan
Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) menyelenggarakan halabihalal dalam acara silaturahmi nasional. (Foto: Istimewa)
Ikatan Istri Partai Golkar Gelar Silaturahmi Nasional
Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) menggelar bazar dan bagi takjil selama bulan Ramadhan.
Selama Bulan Ramadhan, IIPG Siapkan Takjil dan Gelar Bazar
Para istri politikus Golkar baksos bantu korban banjir. (Istimewa)
Bantu Warga Terdampak Banjir, IIPG Bawa Mobil Pengeruk Lumpur dan Pengangkut Sampah
Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga memimpin langsung kegiatan bakti sosial yang dipusatkan di perumahan Villa Nusa Indah, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu (11/1/2020). (Ist)
IIPG Gelar Bakti Sosial untuk Warga Terdampak Banjir Luapan Kali Cikeas
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru