Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kasus suap jaksa

Berdasarkan undang-undang, KPK tidak bisa menghentikan perkara yang sudah masuk ke penyidikan dan penuntutan.
Tampilkan foto dan video
Bos PT Pantai Aan Bambang Wiraatmadji Soeharto diperiksa penyidik KPK,Selasa (11/3/2013). (Liputan6.com/Faisal R Syam).
KPK: Dewan Pembina Hanura Bambang WS Masih Terdakwa Kasus Suap
Ilustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Terungkap, Istilah Suap untuk Kepala Kejati DKI
Bambang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Subri, mengaku dicecar soal aktivitas Subri terkait dengan perkara tanah di Selong Belanak (Liputan6.com/Faisal R Syam).
KPK Kembali Periksa Bambang W Soeharto
Loading

TRENDING

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Berita Terbaru