Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

viruscorona

Achmad Yurianto juru bicara pemerintah penanganan COVID-19 mengatakan ada empat provinsi yang hanya memiliki satu kasus.
Tampilkan foto dan video
Juru Bicara Penanganan COVID-19 di Indonesia, Achmad Yurianto saat konferensi pers Corona secara Live di Graha BNPB, Jakarta, Minggu (5/4/2020). (Dok Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB)
4 Provinsi Laporkan Satu Kasus COVID-19 dan 11 Tanpa Kasus, Ini Daftarnya
Credit foto: Dok. PDEI Ki-ka: Stephen Wongso (Wong Hang Tailor) - dr. Moh Adib Khumaidi, SpOT (Ketua PDEI) - Samuel Wongso (Wong Hang Tailor).
Gandeng PDEI, Wong Hang Tailor Donasikan APD Berstandar Medis untuk Perlindungan Nakes
Pengunjung memborong telur di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin (2/3/2020). Warga berbondong-bondong membeli bahan-bahan pokok hingga masker dan hand sanitizer setelah kabar dua warga Depok positif terinfeksi virus corona. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)
Kemensos Percepat Bantuan untuk 15,2 Juta Keluarga Miskin dan Terdampak COVID-19
Loading

TRENDING

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Berita Terbaru