Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Yana Mulyana OTT KPK

KPK memperpanjang masa penahanan Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa internet program Bandung Smart City.
Foto
Video
Tampilkan foto dan video
Uang 924 juta dalam pecahan rupiah, ringgit Malaysia, dollar Amerika Serikat (AS), dollar Singapura, dan baht Thailand menjadi barang bukti penangkapan Yana Mulyana. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wali Kota Nonaktif Bandung Yana Mulyana
Pelaksanaan Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna. (Dok. Pemkot Bandung).
Gubernur Jawa Barat Resmi Terbitkan Surat Penunjukan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung
KPK GELEDAH KANTOR DAN RUANGAN BALAI KOTA PASCA DITANGKAPNYA WALIKOTA BANDUNG04:56
VIDEO: KPK Geledah Kantor dan Ruangan Balai Kota Pasca Ditangkapnya Wali Kota Bandung
Putar Video04:56
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018 - 2023, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/4/2022).
3 Tanggapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Usai OTT KPK Wali Kota Bandung Yana Mulyana
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat membuka gelaran Gebyar Sanitasi 2019 beberapa waktu lalu di GSG Unjani, Jalan Terusahan Gatot Subroto, Bandung, Kamis, 5 Desember 2019. (Foto : Humas Pemkot Bandung)
8 Fakta OTT KPK Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Ditangkap Tak Sendiri hingga Diduga Lebih dari Satu Kasus
Wali Kota Bandung Yana Mulyana. (Foto: Liputan6.com/Huyogo Simbolon)
Profil Yana Mulyana, Pengusaha yang Jadi Wali Kota Bandung dan Kini Terjaring OTT KPK
Yana Mulyana diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang 31/1999 juncto 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Yana Mulyana Jadi Wali Kota Bandung Kedua yang Terjerat Kasus Korupsi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Yana Mulyana menjadi Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018 - 2023, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/4/2022).
Ridwan Kamil Prihatin Wali Kota Bandung Kena OTT KPK, Sekda Bakal Jadi Plh
KPK menyita barang bukti berupa uang 924 juta dalam pecahan rupiah, ringgit Malaysia, dollar Amerika Serikat (AS), dollar Singapura, dan baht Thailand menjadi barang bukti penangkapan Yana Mulyana. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
KPK: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Cs Sepakat Adanya Pemberian Suap Sambut Lebaran
KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City. (Youtube KPK)
KPK: Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Keluarga Terima Fasilitas Plesiran ke Thailand
Yana Mulyana diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang 31/1999 juncto 20/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Kode Suap untuk Wali Kota Bandung Yana Mulyana 'Nganter Musang King'
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan menghuni sel tahanan di Gedung Merah Putih KPK dalam 20 hari ke depan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
KPK: Usai Yana Mulyana Terima Suap Terkait Bandung Smart City, Every Body Happy
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti penangkapan Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/4/2023) dini hari. (Liputan6.com/Angga Yuniar)5 photos
Ini Barang Bukti Tangkap Tangan Wali Kota Bandung Yana Mulyana
Lihat Foto
Wali Kota Bandung Yana Mulyana (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka pasca terjaring OTT di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (16/4/2023) dini hari. (Liputan6.com/Angga Yuniar)10 photos
Kenakan Rompi Oranye, Wali Kota Bandung Yana Mulyana Huni Rutan KPK
Lihat Foto
KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet di Bandung dalam program Bandung Smart City. (Youtube KPK)
Kronologi OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang Dilakukan KPK
KPK ungkap 2 dari 6 tersangka kasus suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana positif Covid-19. (Youtube KPK)
2 Tersangka Suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana Positif Covid-19
Pimpinan KPK Nuruf Ghufron mengumumkan, penyidik KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus OTT di Bandung, Jawa Barat. Salah satunya Wali Kota Bandung Yana Mulyana. (Youtube KPK)
KPK Tetapkan 6 Tersangka dalam Kasus Suap Wali Kota Bandung Yana Mulyana
Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana kembali bekerja antara lain melantik 24 pejabat fungsional di Plaza Balai Kota Bandung, Selasa (7/4/2020). (Humas Kota Bandung)
Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terjaring OTT KPK, Warganet: Bandung Autopilot Nih
Loading

TRENDING

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Berita Terbaru