Menkominfo: Pemerintah Akan Sediakan Akses Internet di 200 Pos TNI Wilayah 3T pada 2022

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pemerintah akan menyediakan akses internet di pos pelayanan TNI wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan) untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

"Konkretnya Kemkominfo akan memberikan dukungan terhadap 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit, dan ini akan dilaksanakan pada 2022,” ujarnya usai pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Kantor Kemkominfo, Selasa (28/12/2021).

Ia menyatakan infrastruktur yang paling feasible dan cepat untuk mendukung pelayanan TNI di 200 titik berupa VSAT yang dihubungkan langsung dengan satelit.

Johnny menyebut, saat ini pihaknya mempunyai kapasitas yang cukup untuk mendukung layanan TNI di wilayah terluar.

"Kalau yang berkaitan dengan secure communication itu betul-betul domain militer. Namun, dukungan Kominfo berkaitan dengan komunikasi nonmiliter untuk memberikan layanan pertahanan negara di wilayah 3T," paparnya.

Johnny menjelaskan pertemuannya dengan Panglima TNI merupakan upaya memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurut Johnny, di wilayah terluar di Indonesia terdapat aktivitas pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI selalu hadir bersama masyarakat terluar.

“Oleh karena itu, kami akan memastikan tersedianya infrastruktur TIK yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan dan keamanan negara," tegasnya.

Jenderal Andika Perkasa menyatakan, sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI, ia langsung melakukan orientasi. Menurutnya, masih banyak titik operasi TNI yang belum terjangkau akses komunikasi,

“Tidak hanya pada wilayah perbatasan seperti di Kalimantan dan Papua tetapi juga di beberapa kepulauan lainnya. Ternyata begitu banyak pos kita yang tidak ada sarana komunikasi. Karena apa? Karena memang sinyalnya tidak ada, sehingga untuk laporan saja harus nyebrang pulau,” jelasnya.

Panglima TNI menyontohkan kondisi Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, akses komunikasi yang sulit membuat koordinasi menjadi terhambat.

"Pulau Dana Rote ini, Pak Menteri sangat paham wilayah itu, (prajurit) untuk laporan harus nyebrang ke Pulau Rote, baru bisa laporan apa perkembangannya, kan tidak bisa kita membiarkan pos-pos itu misalnya tanpa komunikasi sama sekali. Kalau ada apa-apa bagaimana?," ungkapnya.

Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ada pula tantangan di daerah perbatasan lain seperti titik pos TNI di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta wilayah yang dekat dengan Sulawesi Tenggara.

"Di Taliabu, di Kepulauan Sula itu sangat sulit. Jadi kami selama ini mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam hal telekomunikasi ICT itu melalui Telkom, tetapi anggaran itu kan sangat terbatas sehingga kami diskusikan dengan Telkom sebagai mitra yang memang selama ini mendukung ICT TNI dan Kementerian Pertahanan, ternyata jalan buntu untuk 2022 karena memang jumlah anggarannya," papar Andika.

Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Menkominfo, Panglima TNI mengapresiasi program dan kebijakan sektor infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya untuk wilayah 3T.