Mahfud MD: Bjorka Tak Punya Kemampuan Membobol Data

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa data yang dibocorkan dalam kasus Bjorka, bukanlah data yang bersifat rahasia negara.

Bahkan, Mahfud juga membandingkan situasi yang terjadi hari ini dengan kejadian Wikileaks yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sampai detik ini, belum ada rahasia negara yang bocor," kata Mahfud dalam konferensi persnya di Jakarta, Rabu (14/9/2022), seperti juga disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI.

Menurut Mahfud, insiden Wikileaks di masa pemerintahan SBY, membuat pembicaraan telepon presiden dengan Perdana Menteri Australia tersebar.

"Yang ini tidak ada. Ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu, isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol," imbuh Mahfud.

Selain itu kata Mahfud, motif dari pembocor data dalam kasus ini juga "gado-gado."

"Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli, dan sebagainya. Motif-motif kayak gitu tidak ada yang terlalu membahayakan," kata Mahfud menambahkan.

"Dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Bjorka ini tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh," ujar Mahfud MD menambahkan.

Mahfud MD juga menambahkan, "menurut persepsi baik" mereka, hacker Bjorka ingin memberitahu bahwa "kita harus hati-hati, kita bisa dibobol, dan sebagainya."

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengatakan BIN dan Polri sudah dapat melakukan identifikasi terhadap Bjorka. Meski begitu, mereka belum bisa mengumumkannya.

Mahfud juga menegaskan, dalam sebulan ke depan, RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan diundangkan sebagai Undang-Undang, yang sudah disahkan di DPR Tingkat I dan akan dibawa ke paripurna.

"Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber," kata Mahfud MD. Dia juga mengatakan, pemerintah akan menjadikan kejadian ini sebagai peluang dan pengingat untuk berhati-hati.

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan, terkait data yang dibagikan oleh Bjorka, ia menyatakan, data tersebut memang ada yang tidak seluruhnya valid.

"Tidak saya katakan semuanya tidak valid, ada juga yang valid, tapi dari sisi masa waktunya beda," tuturnya dalam konferensi pers di Sawangan, Depok pada Selasa (13/9/2022).

Hinsa juga menuturkan, aksi pencurian data sendiri termasuk sebagai ancaman di ruang siber dengan intensitas rendah. Sebab, ada ancaman lain yang sampai bisa melumpuhkan sistem elektronik.

Kendati demikian, bukan berarti pihaknya tinggal diam dalam melindungi keamanan siber di Tanah Air. Karenanya, ia menuturkan, upaya antisipasi hingga evaluasi terus dilakukan BSSN. 

Hinsa menyatakan, tidak ada satu negara pun di dunia yang menyatakan diri paling aman di bidang siber. Untuk itu, ia pun mengajak semua pihak memiliki semangat kerja sama untuk ikut menjaga ruang siber Indonesia.

Sementara, Menkominfo Johnny G. Plate buka suara soal maraknya pembocoran data oleh hacker yang mengatas namakan Bjorka selama beberapa hari terakhir.

Usai rapat internal bersama dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (12/9/2022), Johnny mengakui ada data-data yang beredar, di mana salah satunya juga disebar oleh Bjorka.

Meski begitu, Johnny G. Plate menyebut, data-data yang disebar tersebut merupakan data-data yang bersifat umum dan sebagian merupakan data-data yang lama.

"Memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara, adalah data-data yang sifatnya umum. Data-data umum, bukan data-data spesifik," kata Menkominfo.

"Dan bukan data-data yang ter-update sekarang, sebagian data-data yang lama," imbuh Menkominfo seperti dikutip dari siaran di YouTube Sekretariat Presiden.

Johnny melanjutkan, tim lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN, akan berkoordinasi untuk melakukan telaah secara dalam.

Kemudian, Menkominfo mengungkapkan akan ada Emergency Response Team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia, serta menjaga kepercayaan publik.