TikTok Melawan, Ajukan Gugatan Usai Dilarang di Negara Bagian AS Montana

Liputan6.com, Jakarta - TikTok melawan usai aplikasi mereka dilarang oleh negara bagian Montana, Amerika Serikat (AS), yang dijadwalkan berlaku mulai tahun depan.

Platform berbagi video itu mengajukan gugatan pada hari Senin pekan ini waktu setempat, untuk menggugat undang-undang baru yang akan melarang aplikasi tersebut di Montana mulai 1 Januari 2024.

"Kami menantang larangan TikTok yang inkonstitusional di Montana untuk melindungi bisnis kami dan ratusan ribu pengguna TikTok di Montana," kata Brooke Oberwetter, juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

"Kami yakin tantangan hukum kami akan menang berdasarkan serangkaian preseden dan fakta yang sangat kuat," imbuhnya, seperti dikutip dari The Verge, Selasa (23/5/2023).

Gugatan tersebut mengklaim bahwa larangan TikTok di negara bagian AS ini tidak konstitusional, serta melanggar Amandemen Pertama.

Menurut TikTok, negara bagian yang menerapkan larangan ini melanggar hukum, serta menyebut pemerintah federal punya wewenang tunggal untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional.

Selain dari TikTok itu sendiri, kritik terhadap aturan ini juga dinyatakan oleh kelompok kebebasan sipil seperti American Civil Liberties Union (ACLU), sejak RUU itu pertama kali disahkan oleh legislatif Montana bulan April.

Sebelumnya, sekelompok kreator di platform itu, juga telah mengajukan gugatan terhadap aturan larangan TikTok. Mereka menyebutnya tidak konstitusional dan melanggar hak kebebasan berbicara mereka.

Eric Ebenstein, wakil presiden TikTok untuk kebijakan publik, mengatakan kepada CNN bahwa keluhan keamanan nasional yang diajukan Montana, anggota parlemen negara bagian, dan pembuat kebijakan federal tidak bisa dibenarkan.

"Masalah keamanan nasional berada dalam lingkup pemerintah federal," kata Ebenstein, Kamis pekan lalu waktu setempat.

"Itu tidak berada dalam dasar pemerintahan Montana atau negara bagian lain mana pun. Kami pikir mungkin ada alasan mengapa saat ini tidak ada negara bagian lain yang memiliki aturan serupa," imbuhnya.

Seperti diketahui, Montana menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat, yang mengeluarkan aturan resmi pelarangan TikTok.

Pelarangan TikTok di AS memang bukan hal baru. Faktanya, aplikasi besutan Tiongkok ini memang menghadapi berbagai tudingan dan ancaman pelarangan sejak diluncurkan pertama kali pada 2017.

Mengutip Gizchina, Kamis (18/5/2023), kekhawatiran tentang TikTok berasal dari kepemilikan perusahaan tersebut oleh ByteDance yang berasal dari Tiongkok.

ByteDance dituding mengumpulkan data pengguna di AS dan membagikannya dengan pemerintah Tiongkok. Pada 2020, pemerintahan Trump berupaya untuk langsung melarang TikTok. Namun, larangan itu diblokir oleh pengadilan.

Gubernur Montana Greg Gianforte sendiri menandatangani RUU SB 419 sebagai produk hukum pada Rabu, 17 Mei 2023. Ini memungkinkan Montana jadi negara bagian AS pertama yang resmi melarang TikTok.

Undang-undang tersebut melarang TikTok beroperasi di seluruh wilayah negara bagian tersebut. Undang-undang di Montana ini juga mempersyaratkan toko aplikasi smartphone untuk membuat TikTok tak bisa diakses penduduk Montana.

Gianforte mengatakan, dirinya menandatangani undang-undang tersebut untuk melindungi data pribadi warga Montana dari pemerintah Tiongkok.

"Untuk melindungi data pribadi dan privat milik penduduk Montana dari Partai Komunis Tiongkok, saya melarang TikTok di Montana," kata Gianforte.

Sekadar informasi, dalam beberapa bulan terakhir, tekanan terhadap TikTok meningkat. Pasalnya, CEO TikTok baru-baru ini memberikan kesaksian di depan Kongres AS mengenai praktik keamanan data perusahaan.

CEO TikTok Shou Zi Chew meyakinkan anggota parlemen bahwa TikTok tidak membagikan data pengguna mereka di AS dengan pemerintah Tiongkok.

Shou Zi Chew juga bersikeras bahwa aplikasi tersebut aman dipakai pengguna di Amerika. Namun, beberapa anggota parlemen tetap skeptis dan menyerukan pelarangan aplikasi tersebut.

(Dio/Isk)