200 Calon Kepala Daerah Diusung Partai Golkar Kedua Kubu

Kubu Munas Bali dan Ancol Jakarta berkumpul di salah satu hotel di Jakarta memverifikasi 269 bakal calon kepala daerah yang akan dicalonkan.

oleh Liputan6 diperbarui 28 Jul 2015, 10:25 WIB
Diterbitkan 28 Jul 2015, 10:25 WIB
Kemesraan Dua Kubu Golkar Saat Islah Terbatas
Wapres Jusuf Kalla (tengah) bersama Ketum Partai Golkar versi munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketum Partai Golkar versi munas Ancol Agung Laksono (kedua kanan) saat islah terbatas Partai Golkar di Jakarta, Sabtu (30/5). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Senin dini hari pengurus Partai Golkar dari 2 kubu baik Munas Bali maupun Munas Ancol Jakarta berkumpul di salah satu hotel di Jakarta memverifikasi 269 bakal calon kepala daerah yang akan dicalonkan Partai Golkar di Pemilukada serentak 2015.

Namun hanya sekitar 200 bakal calon saja yang sudah terverifikasi dan lengkap dokumennya untuk didaftarkan ke KPUD disejumlah daerah padahal tenggat waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah berakhir hari ini.

"Kita sudah berhasil menyelesaikan penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kurang lebih 90%. Sekarang ini tinggal proses administrasi penandatanganan berita-berita acara. Supaya bisa berkomunikasi dengan KPU, kalau bisa diberi waktu lagi kira-kira 2 atau 3 hari supaya ada waktu yang luang bagi daerah untuk mempersiapkan diri dalam proses pemetaan," kata Wakil Ketua Umum Part Golkar Kubu ARB Nurdin Halid, seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (28/7/2015).

Namun Sekjen Partai Golkar kubu Munas Bali, Senin siang menyatakan pengurus kubu Munas Ancol menarik diri hingga
verifikasi tertunda.

"Tadi malam itu, pihak Ancol itu menarik timnya. Sehingga perundingan-perundingan untuk mencapai kesepakatan yang tersisa, kurang lebih 50 sampai 60 lagi daerah yang belum ditetapkan, itu ditarik. Sehingga ini tidak bisa dilanjutkan," kata Sekjen Partai Golkar Munas Bali Idrus Marham.

Sementara itu, di Pemalang, Jawa Tengah, kisruh kepemimpinan pusat Partai Golkar ternyata berdampak buruk bagi kelangsungan Partai Golkar di daerah. DPD Partai Golkar setempat mengaku kecewa dan sakit hati lantaran tertinggal oleh partai- partai lain dalam pencalonan bupati Pemalang.

Meski memiliki 7 kursi di DPRD Kabupaten Pemalang, DPD Partai Golkar setempat tak memiliki calon. Mereka sempat berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan PKS untuk mengusung calon, namun belakangan kedua pertai tersebut mengusung calonnya sendiri tanpa Partai Golkar. (Mar/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya