Dahlan: Kereta Cepat Layak Dibangun Asal Tak Pakai APBN

Rencana pembangunan kereta cepat mengundang banyak protes berbagai pihak.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 07 Jul 2014, 14:46 WIB
Diterbitkan 07 Jul 2014, 14:46 WIB
Jalur Kereta Ganda
Ilustrasi (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana membangun kereta super cepat jurusan Jakarta-Surabaya dengan tahap awal Jakarta-Bandung.

Namun rencana tersebut mengundang banyak protes beberapa kalangan termasuk salah satunya Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Ignatius Jonan.

Beberapa waktu lalu, Jonan menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena hal itu dinilai kurang efektif mengingat sudah banyak kereta api jurusan Jakarta-Bandung milik PT KAI.

Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sebenarnya tidak ada hak  Jonan untuk menentang keputusan tersebut mengingat dirinya bukan bagian dari regulasi.

"Menurut saya Jonan tidak punya wewenang untuk tidak setuju, tapi kalau ditugaskan KAI, menurut dia pandangan itu tidak tepat saya dukung," kata Dahlan saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/7/2014).

Menurut Mantan Direktur Utama PLN itu, pembangunan kereta cepat lebih baik sepenuhnya diserahkan pihak swasta mengingat tingginya biaya pembangunan.

"Kalau yang mengerjakan misalnya swasta ada uang-uang swasta dan tidak menggangu uang negara tidak ada alasan untuk tidak setuju," tegas dia.

Sementara untuk KAI, apabila nantinya diberi wewenang untuk pengoperasian kereta cepat, Dahlan tidak mempermasalahkan hal itu, hanya saja pembangunannya tidak dibebankan ke KAI.

"Ya tidak apa-apa, asal uangnya tidak dari KAI, karena KAI tidak cukup uangnya, kalau ada yang membangun silahkan," pungkas Dahlan. (Yas/Nrm)

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya