Kisruh Politik Ancam Iklim Investasi di Era Jokowi

Pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu meredam setiap gejolak politik serta merangkul semua lawan politik di parlemen.

oleh Septian Deny diperbarui 06 Okt 2014, 14:54 WIB
Diterbitkan 06 Okt 2014, 14:54 WIB
Jokowi
Jokowi (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo diharapkan mampu meredam setiap gejolak politik serta merangkul semua lawan politik di parlemen. Dengan demikian, akan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik didalam negeri.

Lead Economist World Bank untuk Indonesia Ndiame Diop mengatakan, kestabilan politik dan iklim investasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan investasi di Indonesia. Kegagalan menjaga iklim investasi akan dilihat sebagai prestasi negatif dari pemerintahan mendatang.

Meski demikian menurutnya, ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan investasi Indonesia ke depannya yaitu kondisi ekonomi global.

"Resiko juga tergantung pada konsidi ekonomi global, seperti bagaimana di Amerika. Tetapi untuk kondisi domestik, kejelasan arah mau pemerintahan juga menjadi penting. Kalau kisruh terus akan mempengaruhi bukan hanya investasi tetapi juga perekonomian Indonesia," ujarnya dalam ulasan 'East Asia Pacific Economic Update' di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (6/10/2014).

Selain itu, Ndiame menilai meski akan berdampak pada peningkatan inflasi, namun kenaikan harga BBM akan memperbaiki perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

"Kalau naik 10 persen dampak pada inflasi yang tinggi, tetapi hanya berdampak selama 12 bulan setelah itu perlahan akan kembali normal," lanjutnya.

Namun dampak inflasi ini, diyakini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat karena anggaran subsidi sangat mencukupi untuk program bantuan langsung kepada masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau kurangi subsidi BBM, save kita besar. Itu bisa diberikan cukup kompensasi pada orang miskin. Infrastruktur kita juga harus digenjot karena China saja 10,4 persen anggaran negaranya untuk infrastruktur, sedang kita baru 4 persen. Itu pun digabung antara pusat, pemda dan lain-lain," tandasnya. (Dny/Ndw)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya