Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp 14.000 Triliun hingga 2029

Liputan6.com, Jakarta Komisi XII DPR RI menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai mengebut pelaksanaan program hilirisasi sebagai agenda utamanya yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit perekonomian Indonesia. Terakhir, Prabowo rapat bersama kabinet untuk membahas agenda 21 proyek hilirisasi.

"Bagi pemerintah, hilirisasi ini juga strategi untuk menarik investasi. Kita tahu keberhasilan hilirisasi akan menarik minat investasi besar di berbagai sektor," kata Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

Indonesia, Rusli mengingatkan, hingga tahun 2029 membutuhkan investasi mencapai Rp 14.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk mencapai target investasi tersebut pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis.

Pertama, pemerintah membentuk Danantara sebagai salah satu instrumen investasi yang akan menstimulus masuknya investasi besar yang lain. Dengan masuknya Danantara ke berbagai sektor strategis diharapkan akan memancing masuknya investor-investor lain.

Kedua, pemerintah juga mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan kualitas gizi yang baik diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih produktif pada masa mendatang.

Ketiga, pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola sektor-sektor strategis.

"Dalam sektor minyak dan gas (migas), misalnya, hal yang terjadi di Pertamina akhir-akhir ini harus dimaknai sebagai jalan pemerintah untuk melakukan perbaikan. Sinyal terang juga dikirim oleh Menteri ESDM Bahlil Lahaladia. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Bahllil menyampaikan komitmennya untuk melawan mafia migas dan memperbaiki tata kelola LPG 3 kg," ujar legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Gorontalo itu.

Namun, menurut Rusli, di sisi lain pemerintah juga harus terus melakukan perbaikan, di antaranya mempercepat proses perizinan, menghapus aturan yang menghambat investasi, meningkatkan produktifitas SDM, mengadopsi teknologi seperti digitalisasi dan tentu kepastian hukum.

"Dengan demikian kita bisa menghadirkan iklim investasi yang menarik dan berkualitas. Tentu, muaranya peningkatan investasi adalah penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat," ujar mantan gubernur Gorontalo itu. 

Sebelumnya, pemerintah terus mendorong realisasi investasi dan hilirisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menetapkan target investasi sebesar Rp 61,09 triliun pada 2025. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya Rp 26,9 triliun berdasarkan penetapan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat mengungkapkan pihaknya masih meminta pertimbangan ulang terkait target tersebut.

"Kemarin kami minta dipertimbangkan kembali target Rp 61,09 triliun itu, kami minta disesuaikan dulu,” katanya.

Menurut Wahyu, kenaikan target ini cukup berat mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan operasional daerah dalam mengejar investasi. 

Sebelumnya, operasional DPMPTSP NTB mengandalkan dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun kini DAK telah dihapus. "Dengan kondisi seperti ini gimana cara kita mengejar target itu. Kemarin saja Rp 26,9 triliun, sekarang menjadi Rp 61,09 triliun,” ujarnya.

Meski demikian, realisasi investasi di NTB pada 2024 mencapai Rp 54,5 triliun, melampaui target RPJMD NTB sebesar Rp 25,4 triliun dan target BKPM RI sebesar Rp 26,9 triliun.

Peningkatan ini didorong oleh investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyumbang Rp 37 triliun, diikuti sektor perindustrian Rp 10 triliun, serta pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 4 triliun.

Namun, Wahyu menilai sektor tambang tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat berakhir pada Desember 2024. 

"Jadinya untuk hal ini yang kita kejar industri turunan tambangnya,” tandasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin turut menyoroti dampak kontraksi sektor tambang terhadap ekspor daerah.

"Januari 2025 ini tidak ada ekspor yang terkait dengan hasil tambang. Izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat hanya sampai 31 Desember 2024. Sekarang mereka berproduksi untuk memenuhi kebutuhan smelter yang sudah dibangun di Sumbawa Barat juga,” jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan nilai ekspor NTB pada Januari 2025 turun 97,12 persen dibanding Desember 2024, sementara nilai impor turun 51,74 persen pada periode yang sama. Pemerintah daerah kini berfokus pada percepatan hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan investasi di NTB.