Liputan6.com, Jakarta - Tren yang akan dibangun pemerintahan Jokowi-JK adalah memfokuskan pembangunan infrastruktur. Jasa angkutan tentu dibutuhkan untuk mengirimkan bahan ke lokasi pembangunan.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, jasa pelayaran akan kebanjiran permintaan. "Akibat anggaran pemerintah naik 2 kali lipat (untuk pembangunan) artinya angkutan semen, angkutan besi makin banyak, angkutan barang lain makin banyak, dan ekonomi tumbuh lebih baik," kata JK di hadapan anggota Indonesian National Shipowner Association 2014, di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (10/12/2014).
"Membutuhkan banyak sistem, banyak kapal, banyak pelabuhan untuk angkut itu," tambah JK.
Ia memberikan contoh, pemerintah akan membangun pembangkit tenaga listrik baru berkapasitas 35 ribu mega watt. Hal tersebut membutuhkan pasokan batu bara dalam jumlah besar. Jasa pelayaran dengan kapal adalah salah satu pilihan untuk mengangkut batu bara ke lokasi pembangunan.
"Kami sudah hitung 100 juta atau 150 juta ton kebutuhan dalam negeri. Itu memiliki sistem angkutan yang berat untuk dilaksanakan apabila kita tak bicara sekarang ini. Kita membutuhkan 35 ribu MW pembangkit, kira-kira 70 persen batu bara maka dibutuhkan sistem angkutan besar di masa mendatang," papar JK.
Oleh karena itu, lanjut JK, pemerintah pun gencar mensosialisasikan program tol Laut. Bila program tersebut terlaksana dengan baik, maka akan memudahkan jasa angkutan.
"Memang akan terjadi suatu perubahan dari yang kita inginkan, karena kebijakan pemerintah untuk jamin suatu pelayaran yang baik skala nasional yang dikenal dengan tol laut. Tol laut itu jangan salah pikir, orang mikir awalnya itu bikin jembatan tengah laut, bukan itu yang dimaksud. Tapi pada dasarnya, tol laut itu mempermudah transportasi dengan ketersambungan lewat kapal-kapal tentunya. Fungsi INSA penting sekali," tandas JK. (Silvanus A/Ahm)
Jasa Pelayaran Bakal Meningkat pada 2015
Pemerintahan Jokowi-JK mulai serius membangun infrastruktur dinilai dapat mendongkrak jasa pelayaran tahun depan terutama adanya tol laut.
diperbarui 10 Des 2014, 13:40 WIBDiterbitkan 10 Des 2014, 13:40 WIB
Kebijakan penutupan alur pelayaran itu dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang meresahkan bahkan membahayakan kepentingan ekonomi.
Advertisement
Live Streaming
Powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Menpan RB Ciduk Banyak Anggaran Terbuang untuk Modus Perjalanan Dinas
8 Jenis Kacang yang Ampuh Mengurangi Kolesterol Jahat, Yuk Simak
Strategi Ampuh, Ini 4 Cara Membantu Tubuh Melawan Demam Berdarah
Jokowi Dukung Pertemuan Prabowo-Megawati: Baik untuk Kemajuan Indonesia
Pengajian di Kediri Dibubarkan Usai Keracunan Massal, Diduga Snack Kedaluwarsa
VIDEO: Iran Bombadir Israel dengan Ratusan Rudal
4 Resep Bubur Sumsum 250gr, Tekstur Lembut dan Gurih
Iran Serang Israel dengan Ratusan Rudal Balistik, Ini Respons Kemlu RI
Manfaat Aktivitas di Luar Ruangan, Ini 6 Alasan Mengapa Baik untuk Otak
Daur Ulang Cerdas, Ini 4 Cara Kreatif Menggunakan Kembali Wadah Kosong Skincare
Tingkatkan Kenyamanan dan Pelayanan, Kemenag Revitalisasi 1.206 KUA
Presiden Korea Selatan: Rezim Kim Jong Un Bisa Tumbang Kalau Gunakan Senjata Nuklir