Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo akhirnya menyerahkan pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, kepada pihak swasta. Namun pengusaha memandang proyek pelabuhan Cilamaya tak begitu menjanjikan atau tak sesuai dengan risiko sehingga mereka tak tertarik untuk berinvestasi ke proyek tersebut.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengaku, pihaknya belum mengetahui siapa saja anggota Kadin yang tertarik menggarap proyek pelabuhan untuk mengakomodir investor Jepang tersebut.
Karena sebelum memutuskan berinvestasi, swasta harus mengetahui kelayakan dari proyek Cilamaya.
"Perlu ada studi kelayakan yang betul-betul lengkap. Tidak mungkin swasta masuk dalam suatu proyek yang merugikan, tidak ada keuntungannya, dan tingkat pengembalian modal sangat lama. Tingkat pengembalian modal yang panjang tidak menarik buat swasta," ujar dia kepada wartawan di acara JFSS, Senayan, Kamis (12/2/2015).
Suryo melanjutkan, pengusaha sangat berhitung soal detil setiap melakukan investasi. Apalagi pembangunan pelabuhan Cilamaya mempunyai risiko besar lantaran bersinggungan dengan pipa minyak dan gas milik PT Pertamina (Persero). Bahkan dia menagih janji pemerintah yang ingin membangun proyek infrastruktur termasuk pelabuhan jika dianggap tidak feasible bagi swasta.
"Yang berani bangun siapa kalau ada risiko, bunga bank tinggi tapi tingkat pengembalian modal lama. Kalau pemerintah yang bangun kan pakai duit sendiri, nah swasta nggak mungkin. Investasinya saja besar sampai puluhan triliun rupiah dan bisa nggak bersaing dengan Tanjung Priok," tegasnya.
Dia mengaku, swasta akan tertarik membangun pelabuhan Cilamaya apabila tingkat pengembalian modal bisa di bawah 10 tahun. Dan berharap ada insentif dari pemerintah seperti subsidi bunga bank, atau cara lain. "Kalau tidak di bawah 10 tahun, duitnya mending diberikan properti yang nilainya naik terus," ucap Suryo. (Fik/Gdn)
Terlalu Berisiko, Pengusaha Ogah Bangun Pelabuhan Cilamaya
"Kalau tak di bawah 10 tahun, duitnya mending diberikan properti yang nilainya naik terus," ucap Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang.
diperbarui 12 Feb 2015, 12:40 WIBDiterbitkan 12 Feb 2015, 12:40 WIB
Pertamina telah menyampaikan dua konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah apabila tetap bersikeras membangun pelabuhan.
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Sambut Kedatangan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, Polisi Bandara Soetta Kerahkan 30 Personel
Ikut Rekontruksi, 2 Anak Bos Rental yang Tewas di Rest Area Peragakan 30 Adegan
Marsha Aruan Tampil Menawan dengan Kebaya Brokat Kutu Baru, Pancarkan Keindahan Khas Indonesia
Gempa Hari Ini Terjadi di Beberapa Daerah, Berikut Catatan BMKG
Raffi Ahmad Akui Mobil RI 36 yang Dikawal Patwal Miliknya, Lagi Jemput Buat Rapat
VIDEO: Pengedar Sabu 1,3 Kg Ditangkap di Bus antar Provinsi, Ancaman Hukuman Mati!
Soal Hasto Tersangka, Panda Nababan Ingat Alex Litaay Sekjen PDIP yang Diculik
Tukang Becak yang Miskin Lebih Hebat dari Orang Kaya, Gus Baha Ungkap Fakta Ini
VIDEO: Polres Bandung Ungkap Kasus Pemalakan Wisatawan 5 Pelaku Ditangkap, 3 Masih Buron
Mengintip Spesifikasi Redmi Note 14, Punya Fitur Kamera AI yang Canggih
Presiden KSPSI Minta Serikat Pekerja Tak Lelah Perjuangkan Hak Buruh
Bawa Tengkorak Bayi Buaya, Pria Kanada Ditangkap di Bandara India