Pembangunan Pelabuhan Cilamaya Tak Pakai Duit APBN

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan bertekat untuk meneruskan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat meskipun ada  penolakan dari PT Pertamina (Persero). Untuk membiayai pembangunannya, Kementerian Perhubungan berharap pembangunannya tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan, JA Barata menjelaskan, pembangunan pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia pun menegaskan, pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kementerian Perhubungan tapi inisiatif yang dimotori Bappenas.

Disamping Bappenas, mengingat pelabuhan Cilamaya merupakan program prioritas dalam MP3EI, maka koordinasi rencana  pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk Kementerian pekerjaan Umum (PU), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina yang dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet yang lalu.

Pembangunan Pelabuhan Cilamaya dipandang penting untuk diteruskan karena bagian dari Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang. "Jadi pembangunan Cilamaya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," jelas Barata dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2015).

Ia melanjutkan, penolakan yang dilontarkan oleh Pertamina sebenarnya terbantahkan berdasarkan berbagai studi yang telah dilaksanakan. Beberapa diantaranya adalah studi teknis dan dampak lingkungan sudah dibuat oleh konsultan internasional dan sudah melibatkan Manajemen Pertamina dan SKK Migas dari periode sebelumnya.

Selain itu, Pra Studi Kelayakan (Pre Feasibility Study) dilakukan tahun 2010,  Studi Kelayakan (Feasibility Study) dilakukan tahun 2011-2012 dan studi Amdal yang dilakukan pada 2012.

Berdasarkan studi Amdal tersebut memang ada rencana pergeseran lokasi baru kurang lebih 2,9 kilometer (km) ke arah Barat dari lokasi semula. Setelah itu diharapkan untuk melakukan studi Amdal kembali untuk memastikan.

"Berdasarkan foto lokasi saat ini hanya diketahui ada 2 anjungan pengeboran lepas pantai dan daerah alur laut di sekitarnya masing kosong, sehingga disarankan agar melihat lapangan terlebih dahulu," tambahnya.

Kementerian Perhubungan juga berharap pembangunan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN mengingat dana APBN terbatas untuk pembangunan daerah tertinggal atau terpencil. 

Pertamina menolak proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya karena berpotensi merugikan Pertamina. Lokasi pembangunan tersebut berada di jalur distribusi gas milik Pertamina sehingga akan menganggu pasokan energi ke industri bahkan pasokan listrik untuk wilayah Jakarta. (Yas/Gdn)