Pembangunan Cilamaya Batal Akibat Kajian Buruk?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memastikan kajian rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat, kurang lengkap sehingga terpaksa harus digeser ke Timur Cilamaya. Padahal kajian tersebut berlangsung di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kajian pelabuhan Cilamaya kemarin belum lengkap, tidak memasukkan hal penting, seperti ada 200 anjungan dan sumur minyak gas (migas). Lalu diputuskan tidak mungkin dibangun di Cilamaya," tegas Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago di kantornya, Jakarta, Kamis (9/4/2015). 

Sebagai alternatif atau pengganti, pembangunan pelabuhan bergeser ke arah Timur antara Subang ke Indramayu, bukan Barat seperti Bekasi. Namun penentuan lokasi pelabuhan tersebut harus menunggu kajian tambahan.

"Ini sifatnya kajian tambahan, bukan kajian ulang dari yang sebelumnya. Jadi nanti akan dilihat kebutuhannya, karakter lokasinya," papar dia.

Dijelaskannya, kajian ini akan melibatkan pihak swasta termasuk pembangunannya. Pemerintah, sambung Andrinof, mungkin saja ikut menanamkan modalnya ke proyek ini. "Nanti kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Kalau bisa swasta kan enak, pemerintah tidak perlu keluar uang," terang Andrinof.

Dia mengaku, kajian tambahan penentuan lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya memakan waktu sekira 6 bulan. Itu artinya kajian harus selesai pada tahun ini. "Kajian itu untuk menentukan lokasi persis pelabuhan sebagai bagian dari proses pembangunan," kata Andrinof.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) menolak rencana pembangunan pelabuhan Cilamaya mengingat banyaknya aktifitas perminyakan di wilayah tersebut sehingga pembangunan tersebut berpotensi merugikan perusahaan. Lokasi pembangunan tersebut berada di jalur distribusi gas milik Pertamina sehingga akan menganggu pasokan energi ke industri bahkan pasokan listrik untuk wilayah Jakarta.

"Pupuk Kujang dapat pasokan gasnya dari situ, dia produksi 1 juta ton pupuk untuk pertanian. Kemudian listrik Jakarta juga dari ONWJ. Suplai gas untuk kilang Balongan juga. Kalau ini terganggu, maka BBM juga terganggu," ujar VP Corporate Communication PT Pertamina Ali Mudakir. (Fik/Gdn)