Pemerintah Promosikan Potensi Luar Jawa di World Economic Forum

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan bahwa ajang World Economic Forum (WEF) on East Asia 2015 menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk bertukar pikiran dengan para pimpinan sektor bisnis di seluruh dunia. Indonesia akan mencoba menyerap ilmu dari para CEO untuk mengembangkan potensi di luar Jawa.

"World Economic Forum ini tujuannya pertemukan pemimpin dunia usaha internasional. Sehingga dapat masukan apa saja yang harus kami perkuat dan perbaiki untuk dorong investasi," ujarnya di Hotel Shangri La, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Selain itu, lanjut Rini, pemerintah juga akan mempromosi investasi disektor infrastruktur dan industri di luar Pulau Jawa, seperti di Sumatera Utara. "Jadi salah satu, kami sedang mencoba bagaimana promosikan pembangunan di luar Jawa. Pembangunan di Sumatera Utara. Pembangunan terintergrasi, Kuala Tanjung dan industri state, dan KEK Sei Mangke," lanjutnya.

Dia menjelaskan, untuk Kualanamu ada investor asal Jepang yaitu Marubeni Mitsui yang menanamkan investasinya. Sedangkan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke akan dikembangkan industri berbasis kelapa sawit. "Kalau Sei Mangke, yang dibuat kelapa sawit, bangun pabrik berbasis itu. Mulai dengan Unilever. Mungkin merek sudah akan double produksi mereka dengan investasi tambahan," tandasnya.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menambahkan, Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) on East Asia 2015 akan dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada para undangan tersebut terkait visi dan misi pemerintahan saat ini.

"Ini kan bukan forum investasi, tapi pertemuan para pelaku industri. Kami akan jelaskan posisi pemerintah Indonesia sekarang melalui Nawacita menjadi visi misi presiden," ujarnya.

Rachmat mengungkapkan, forum ini menjadi media yang tepat bagi pemerintah untuk mempromosikan Indonesia. Dengan demikian dampak terhadap investasi akan terasa dalam jangka panjang.

"Karena di sini ada 600 peserta dari 1.000 undangan yang disebarkan. Ada banyak top pemimpin perusahaan besar. Di sini kami menjelaskan pemikiran dari pemerintah Indonesia, ke depan bagaimana trade policy kami," lanjutnya.

Sementara itu, mengenai kebijakan pengetatan produk-produk negara lain yang masuk ke Indonesia yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan selama ini, Rachmat menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan bukan lantaran Indonesia anti terhadap produk impor. (Dny/Gdn)