Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan wilayah pinggiran sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Untuk daerah-daerah pedalaman Papua, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuldjono mengaku akan mengupayakan untuk meningkatkan anggaran pembangunan menjadi Rp 10 triliun pada 2016 nanti.
Dikatakan Basuki, dana tersebut akan dibagi untuk pembangunan di dua wilayah, yaitu Rp 6 triliun untuk wilayah Papua, dan Rp 4 triliun untuk pembangunan Papua Barat.
"Dana tersebut akan dialokasikan, tidak hanya untuk Trans Papua, tapi ada jembatan, ada jalan nasional lainnya. Khusus untuk Trans Papua sendiri Rp 12 triliun. Kalau mau percepatan pembangunan infrastruktur ya harus sungguh-sungguh," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (20/8/2015).
Data Kementeriian PU-Pera, pada 2015 ini alokasi dana infrastruktur di Papua, sesuai APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp 5,8 triliun. Terbagi untuk kegiatan sumber daya air Rp 648 miliar, penyelenggaraan jalan Rp 4,7 triliun, dan pembinaan infrastruktur permukinan Rp 337 miliar.
Menurut Basuki, dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur di Papua memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan non konsumsi menjadi sangat kentara.
Dicontohkannya, harga kebutuhan pokok seperti semen mencapai Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Akibat kondisi ini menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan ke masyarakat di pedalaman Papua.
Percepatan pembagunan infrstruktur di Papua sudah mulai dilakukan. Khusus tol Trans Papua misalnya, PU-Pera menargetkan bisa rampung pada 2018 mendatang. Perkiraan panjang tol yang akan dibangun mencapai 900 km.
"Selain jalan tol, pihak PU-Pera juga akan membangun perumahan khusus untuk adat agama di Papua yang berjumlah ratusan rumah," tegas Basuki.
Kementerian PU-Pera telah menyiapkan beberapa program percepatan pembangunan infrastruktur di Papua, yaitu mempercepat pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat, membangun infrastruktur wilayah guna mendekatkan sentra-sentra produksi pangan dan kawasan industri berpola hilirisasi.
Selain itu kementerian juga merumuskan regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur. (Yas/Gdn)
Pemerintah Ingin Anggaran Pembangunan Papua Jadi Rp 10 Triliun
Alokasi dana infrastruktur di Papua, sesuai APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp 5,8 triliun.
Diperbarui 20 Agu 2015, 10:18 WIBDiterbitkan 20 Agu 2015, 10:18 WIB
Jokowi disambut upacara adat saat tiba di Jayapura, Papua, Sabtu (27/12/2014) (Liputan6.com/Katharina Janur)... Selengkapnya
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Wasiat Orangtua sebelum Meninggal di Luar Kemampuan, Haruskah Tetap Dilakukan? Simak Kata Buya Yahya
Terminal Merak Siapkan 300 Armada Bus untuk Layani Arus Balik Lebaran 2025
Harga Minyak Nilam Anjlok 50 Persen, Petani Curiga Ada Permainan Tengkulak
Bacaan Doa Mustajab agar Hajat Cepat Dikabulkan
Cara Sederhana agar Sholat Khusyuk Badan dan Hati, Penjelasan Ustadz Abdul Somad
H+5 Lebaran, 12.468 Pemudik Sudah Tiba di Terminal Kalideres
Ruben Onsu Bangun Musala di Desa di Sukabumi, Diberi Nama Sesuai Nama Ibunya
Aksi Polisi Terobos Antrean Panjang Arus Balik Bantu Antarkan Jenazah Pemudik Asal Tasikmalaya
Jangan Anggap Hubungan Suami Istri Hanya Pelampiasan Hasrat Seks, Ini Dimensi Spiritualnya Menurut Gus Baha
Arahan Prabowo, Menteri Diminta Tak Beri Opini Pribadi terkait Kebijakan Tarif Trump
Polres Garut ‘Obral’ Belasan Kali One Way jelang Puncak Arus Balik
Gelandangan Diamankan Petugas Terminal Kampung Rambutan, Gegara Sering Buang Hajat Sembarang