‎Pemerintah Ingin Anggaran Pembangunan Papua Jadi Rp 10 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan wilayah pinggiran sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk daerah-daerah pedalaman Papua, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuldjono mengaku akan mengupayakan untuk meningkatkan anggaran pembangunan menjadi Rp 10 triliun pada 2016 nanti.

Dikatakan Basuki, dana tersebut akan dibagi untuk pembangunan di dua wilayah, yaitu Rp 6 triliun untuk wilayah Papua, dan Rp 4 triliun untuk pembangunan Papua Barat.

"Dana tersebut akan dialokasikan, tidak hanya untuk Trans Papua, tapi ada jembatan, ada jalan nasional lainnya. Khusus untuk Trans Papua sendiri Rp 12 triliun. Kalau mau percepatan pembangunan infrastruktur ya harus sungguh-sungguh," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (20/8/2015).

Data Kementeriian PU-Pera, pada 2015 ini alokasi dana infrastruktur di Papua, sesuai APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) mencapai Rp 5,8 triliun. Terbagi untuk kegiatan sumber daya air Rp 648 miliar, penyelenggaraan jalan Rp 4,7 triliun, dan pembinaan infrastruktur permukinan Rp 337 miliar.

Menurut Basuki, dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur di Papua memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan non konsumsi menjadi sangat kentara.

Dicontohkannya, harga kebutuhan pokok seperti semen mencapai Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Akibat kondisi ini menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan ke masyarakat di pedalaman Papua.

Percepatan pembagunan infrstruktur di Papua sudah mulai dilakukan. Khusus tol Trans Papua misalnya, PU-Pera menargetkan bisa rampung pada 2018 mendatang. Perkiraan panjang tol yang akan dibangun mencapai 900 km.

"Selain jalan tol, pihak PU-Pera juga akan membangun perumahan khusus untuk adat agama di Papua yang berjumlah ratusan rumah," tegas Basuki.

Kementerian PU-Pera telah menyiapkan beberapa program percepatan pembangunan infrastruktur di Papua, yaitu mempercepat pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat, membangun infrastruktur wilayah guna mendekatkan sentra-sentra produksi pangan dan kawasan industri berpola hilirisasi.

Selain itu kementerian juga merumuskan regulasi yang bersifat afirmatif dalam pembangunan infrastruktur. (Yas/Gdn)