Pembangunan Jembatan di Daerah dalam Bentuk Hibah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mendorong proyek pembangunan jembatan di daerah. Infrastruktur jembatan ini diberikan pemerintah pusat dalam bentuk hibah.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono mengatakan selama ini infrastruktur jembatan di daerah masih sangat minim. Padahal masyarakat sangat membutuhkan jembatan ini sebagai satu-satunya akses jalan ke tempat tujuan.

"Jadi begini, Pak Menteri sangat peduli dengan anak-anak sekolah. Kemudian mungkin pemerintah daerah juga kesulitan sehingga kita saat ini sedang memikirkan secara selektif. PUPR nanti akan pesan jembatan panjang, yang hanya bisa dilewati orang atau anak-anak sekolah tadi. Jadi itu yang bisa akan dibangun di beberapa tempat," ujar Taufik di Kantor Kementerian PURP, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut Taufik, pembangunan infrastruktur ini merupakan hibah dari pemerintah lantaran kondisi yang darurat sehingga butuh segera dibangun. Untuk lokasi, Kementerian PUPR pun telah melakukan pemetaan.

"Itu pasti hibah karena untuk jalan nasional, untuk posisi keadaan pelayanan darurat. Supaya anak sekolah tidak kecemplung. Kita sudah ada datanya, inventarisasi. Persisnya saya harus liat catatan lagi," lanjutnya.

Taufik mengungkapkan, jika berjalan lancar, proyek jembatan ini dilaksanakan mulai tahun depan. Masing-masing jembatan memiliki panjang antara 50 meter hingga 100 meter.

"Kita harapkan mulai tahun depan. Tapi mulai tahun ini mungkin satu dua jembatan sedang kita desain rata-rata panjangnya. Kira-kira 50 meter sampai 100 meter. Yang sering kita lihat itu jembatan gantung pejalan kaki , jadi memang hanya untuk pejalan kaki atau yang naik sepeda motor," kata dia.

Pemerintah akan mengucurkan anggaran mencapai Rp 100 miliar untuk proyek ini dengan jangka waktu penyelesaian hanya tiga bulan.

"Belum karena baru awal, ya sekitar Rp 20 miliar sampai Rp 100 miliar. Ya itu masih subjektif lah, karena kita sekarang juga dikejar progres. Tahun ini kita juga akan pakai sisa tender, karena kalau pembangunan itu kan jembatan sederhana, pakai baja. Kalau dikerjakan itu kan tiga bulan selesai," jelas Taufik.

Nantinya, tugas perawatan jembatan-jembatan ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah juga ikut berperan dalam infrastruktur ini.

"Akan bekerjasama dengan pemerintah daerah, seperti fungsi perawatan. Pemerintah daerah harus terima, jangan sampai kalau sudah dibikin tidak dirawat," kata Taufik. (Dny/Ahm)