JK: Pengembang Lebih Pintar Bebaskan Lahan daripada Pemerintah

Pembebasan lahan menjadi masalah klasik dalam pembangunan proyek infrastruktur.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 02 Des 2015, 14:00 WIB
Diterbitkan 02 Des 2015, 14:00 WIB
20151106-Pembangunan-Tol-Cijago-Jawa-Barat-YR
Sejumlah alat berat dikerahkan untuk pembangunan Tol Cijago seksi II, Depok, Jawa Barat, Jum'at (6/11). Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono meminta BPN segera Pembebasan lahan Tol Cijago Seksi II sebesar 2,5 hektare. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Pembebasan lahan menjadi masalah klasik dalam pembangunan proyek infrastruktur. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengakui para pengembang sangat terampil dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan. Pemerintah bisa belajar strategi pembebasan tanah dari pengembang.

JK mengatakan, masalah pembebasan lahan ini terus menghantui proyek infrastruktur dan tak jarang proyek tersebut akhirnya mangkrak. Dia mencontohkan kesulitan pemerintah dalam membangun proyek tol karena masalah lahan.

"Saya katakan pengusaha REI lebih pintar dalam hal penyediaan lahan, pemerintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) membangun tol Jakarta-Surabaya 1.000 km luas lahan 6.000 ha berpuluh tahun belum selesai. Padahal pengusaha membebaskan lahan satu atau dua tahun selesai," kata dia di acara Rakernas yaitu Realestat Indonesia (REI), Jakarta, Rabu (2/12/2015).

JK pun meminta menteri-menteri atau pihak terkait berkoordinasi dengan pengembang bagaimana cara ampuh unntuk menyelesaikan pembebasan lahan.

"Menteri PU-Pera dengan REI bagaimana membebaskan tanah," tuturnya.

Sementara, diakui JK terdapat kontradiksi terkait pemenuhan lahan untuk rumah. Dia mengatakan, kebutuhan lahan untuk rumah terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya penduduk Indonesia. Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk pertanian juga meningkat.

JK mengatakan, perlunya keseimbangan terkait dengan pemenuhan lahan tersebut. Karena itu, peningkatan teknologi pertanian harus berjalan beriringan dengan pembangunan rumah bertingkat.

"Keseimbangannya teknologi pertanian harus ditingkatkan. Teknologi perumahan harus ditingkatkan dengan rumah bertingkat dan efisien," tutup JK. (*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya