Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa kapal-kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tidak hanya melakukan pencurian ikan, tetapi juga penyelundupan hingga menyebarkan penyakit di Indonesia.
Dia mengatakan, longgarnya pengawasan para penegak hukum selama ini membuat kapal-kapal asing bebas keluar masuk wilayah perairan Indonesia. Dampaknya, bukan hanya ikan yang diambil. Kapal-kapal asing tersebut membawa obat-obatan terlarang ke wilayah Indonesia.
Baca Juga
"Dari beberapa kejadian serta analisis dan evaluasi yang dilakukan ternyata lebih parah. Industri perikanan yang ilegal, dengan izin 1.300 yang mereka duplikasi dan kapalnya 5-10 kali. Kita menguak perbudakan, praktik penyelundupan drugs, miras. Barang-barang yang seharusnya masuk lewat custom, tapi semua masuk secara ilegal. Pulangnya bukan curi ikan saja, tapi bawa binatang langka yang dilindungi," ujarnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Selain itu, kapal-kapal asing ini juga menularkan penyakit HIV/AIDS ke penduduk di wilayah kepulauan kecil. Susi bahkan menyebut anak buah kapal (ABK) di kapal asing tersebut menularkan hampir 50 persen dari jumlah penduduk di pulau tersebut.
"Mereka membuat social effect yang luar biasa, naiknya rate AIDS di wilayah kepulauan. Mereka, nelayan-nelayan yang jadi pelabuhan kecil, hanya mendapatkan dampak yang tidak sesuai. Mereka hanya bisa jual sedikit sayuran. Tapi mereka kapal-kapal asing ini bawa miras, penyakit dari AIDS dan sebagainya. Menulari beberapa pulau kita, rate AIDS-nya 40-50 persen dari jumlah penduduk," katanya.
Namun setelah hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, pemerintah kini baru sadar dampak negatif yang dibawa oleh kapal-kapal asing tersebut begitu besar. Oleh sebab itu, Susi berharap kebijakan-kebijakan yang ia keluarkan mampu menekan dampak-dampak negatif tersebut.
"Hal seperti ini yang menyadarkan kita untuk segera mengatur. Dengan program pemerintah ingin menjadikan laut masa depan bangsa. Indonesia 70 persen laut, seharusnya kita memprioritaskan pembangunan ke laut. Pemerintah sekarang mengubah itu dan membalikkan paradigma jadi ke darat. Kita bangun dari laut ke pinggiran, ke daratan. Kita coba tata kembali," katanya. (Dny/Gdn)*