Pekerja RI Tak Siap Hadapi MEA

Liputan6.com, Jakarta Tak lama lagi, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam era pasar bebas ini, produk barang dan jasa termasuk tenaga kerja di negara-negara kawasan Asia Tenggara akan saling mengisi secara bebas.

Namun tampaknya pada sektor tenaga kerja, Indonesia menjadi negara yang belum siap menyambut MEA yang akan berlangsung pada awal tahun depan. Hal tersebut disampaikan oleh Bernadette Themas, VP & Managing Director Kelly Service Indonesia yang merupakan perusahaan rekrutmen dan headhunter asal Amerika Serikat (AS).

"Kita sebenarnya tidak siap, dan Indonesia akan menjadi sasaran empuk," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurut Bernadette, saat ini saja di mana pasar bebas MEA belum berlangsung, Indonesia sudah dibanjiri oleh para pekerja dari negara lain (ekspatriat). Dia menjelaskan, kebanyakan ekspatriat yang sudah tinggal dan bekerja di Indonesia bahkan tidak mau pindah dari Indonesia. Hal ini karena adanya kenyamanan dan kemudahan di Indonesia.

"Ekspatriat ini kalau sudah di Indonesia, mereka tidak mau keluar. Indonesia seperti heaven (surga) bagi mereka, lifestyle-nya heaven, mau cari apa saja ada. Bahkan Galeries Lafayette itu hanya ada di tiga negara , Perancis, Dubai, dan Indonesia. Jadi kita akan berbahaya jika tidak bisa berkompetisi dengan talent dari luar," jelasnya.

Selain itu, saat berlangsungnya MEA nanti, pemerintah sudah tidak bisa banyak melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia karena ada aturan-aturan yang telah disepakati antar negara-negara ASEAN. Dengan demikian, yang bisa melindungi dirinya sendiri dari serbuan tenaga kerja asing adalah para pekerja itu sendiri.

"Pemerintah selama ini sudah siapkan strategi, bagaimana proteksi agar lahan pekerjaan itu tidak diambil ekspatriat. Tetapi sekarang (kewajiban) bahasa Indonesia saha bukan lagi persyaratan. Syaratnya, mereka bisa masuk jika sesuai dengan apa yang diatur. Sekarang paling Indonesia (pemerintah) hanya bisa mengatur bagaimana sertifikasinya," tandas dia.

Untuk menghadapinya, Menteri Perindustrian Saleh Husin sudah memiliki strategi sendiri. Saleh menjelaskan, jelang berlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai akhir tahun ini, selain terus berupaya meningkatkan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga melakukan berbagai langkah strategis untuk menyiapkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai kebutuhan industri saat ini.

"Pemberlakuan MEA 2015 akan menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi tujuan pasar bagi produk-produk negara ASEAN lainnya," ujarnya. 

Dia menjelaskan, pihaknya telah menyusun target program pengembangan SDM industri pada tahun ini, yaitu pertama, tersedianya tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten sebanyak 21.880 orang. Kedua, tersedianya SKKNI bidang industri sebanyak 30 buah.

Ketiga, tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang industri sebanyak 20 unit. Keempat, meningkatnya pendidikan dan skill calon asesor dan asesor kompetensi dan lisensi sebanyak 400 orang. Dan kelima, pendirian 3 akademi komunitas di kawasan industri. (Dny/Gdn)