Wika Pastikan Modal Negara Tak Dipakai Bangun Kereta Cepat

PT Wijaya Karya Tbk menjadi pimpinan dalam konsorsium pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 02 Feb 2016, 10:30 WIB
Diterbitkan 02 Feb 2016, 10:30 WIB
WIKA
(Foto: Wika.co.id)

Liputan6.com, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero)/WIKA‎ sampai saat ini menjadi salah satu perusahaan plat merah yang masuk dalam jajaran perusahaan yang akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) di 2016.

Sementara di sisi lain, Wika merupakan perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai leader dalam konsorsium perusahaan pembangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam proyek tersebut, Presiden Jokowi menyatakan jelas proyek tersebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau jaminan pemerintah lainnya.

Sekretaris Perusahaan Wika, Suradi mengatakan PMN tersebut sudah dialokasikan untuk mengerjakan beberapa proyek infrastruktur lainnya‎, tidak untuk kereta cepat.

"Kami sudah punya beberapa proyek prioritas dan sudah punya alokasinya, dan itu tidak untuk kereta cepat, dan ini bisa kami pertanggung jawabkan," kata Suradi saat berbincang dengan Liputan6.com yang ditulis, Selasa (2/2/2016).

 

Suradi menegaskan, perseroan masih menjadikan proyek-proyek jalan tol menjadi proyek andalan pada 2016. Selain itu, proyek pembangkit listrik dan sektor energi lainnya juga menjadi alternatif kedua yang bakal memakan investasi di anggaran 2016.

Proyek jalan tol di antaranya pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda senilai Rp 289 miliar, Solo-Kertosono senilai Rp 625 miliar, Bogor-Ciawi-Sukabumi Tahap I senilai Rp 355 miliar. Sementara untuk sektor energi yang berhasil diraih Wika untuk kontrak pengerjaan salah satunya PLTA Upper Cisokan senilai Rp 930 miliar.

"Itu PMN akan membantu kita untuk memperoleh pendanaan dalam mengerjakan beberapa proyek itu. Tapi kalau misalnya PMN tidak disetujui, kita sudah ada alternatif proyek-proyek prioritas di tahun ini," tegas dia.

Pada 2016, belanja modal (Capex) perseroan menganggarkan Rp 10,59 triliun, hal ini masih dengan asumsi termasuk perhitungan PMN Rp 4 triliun. Belanja modal ini terdiri dari belanja modal dari induk perusahaan sebesar Rp 9,8 triliun dan belanja modal anak perusahaan sebesar Rp 770,4 miliar. (Yas/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya