Marak Kasus Korupsi, Ini Wejangan Menteri Rini ke Para Bos BUMN

Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bakal memperketat pemantauan kinerja para direktur utama dan jajaran direksi di setiap BUMN.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 20 Apr 2016, 09:57 WIB
Diterbitkan 20 Apr 2016, 09:57 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno
Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto: Awan Harinto/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku prihatin adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan pimpinan BUMN.

Dia pun menegaskan bakal memperketat pemantauan kinerja para direktur utama dan jajaran direksi di setiap BUMN. Selain itu akan mendorong manajemen BUMN untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) yang lebih baik.

"Tentu untuk mencegah hal itu, sejak awal saya terus menekankan, semua harus transparan. Kita BUMN harus profesional, transparan dalam melakukan pekerjaan yang diamanahkan ke kita," kata Rini seperti dikutip di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Rini mengaku kaget saat mengetahui terjaringnya salah satu Direksi PT Brantas Abipraya (Persero)‎ dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diberitakan pada 1 April 2016, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap tiga orang di sebuah hotel di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 31 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

Ada dua pejabat BUMN dan satu orang swasta yang ditangkap. Mereka adalah Sudi Wantoko selaku Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya dan Dandung Pamularno sebagai Senior Manager PT Brantas Abipraya, serta seorang swasta bernama Marudut.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan suap untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi PT Brantas Abipraya yang ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Total uang diduga suap yang disita KPK mencapai US$ 148.835.

Terkait ini, Rini mengaku telah memberhentikan secara tidak hormat yang bersangkutan dan menyerahkan masalah tersebut ke penegak hukum. Keputusan itu dilakukan setelah dirinya memanggil beberapa petinggi perusahaan untuk melakukan klarifikasi.

"Ini awalnya memang mengagetkan. Ini isu sebenarnya sudah sejak 2011, zaman yang bersangkutan belum jadi direktur, waktu dia sebagai kepala divisi. Kok bisa kejadian seperti ini," ujar Rini.

Dalam mengawasi kinerja para petinggi BUMN dan masing-masing proyek BUMN, Rini mengaku tak segan-segan untuk langsung turun ke lapangan. Budaya turun ke lapangan ini diakuinya ampuh untuk memicu kecepatan dan kualitas kerja, serta menciptakan transparansi. (Yas/nrm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya