Jokowi Ingin Pembangunan Bandara Kulon Progo Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta dipercepat. Pembangunan bandara ini akan menggantikan Bandara Adisutjipto‎ yang saat ini sudah melebihi kapasitas.

Permintaan percepatan pembangunan Bandara Kulon Progo tersebut diungkapkan Jokowi dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X‎, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan beberapa pejabat lainnya.

"Kita ingin gerak cepat menyelesaikan masalah yang ada terutama pembangunan infrastruktur, kita tidak ingin menunda-nunda lagi, karena sudah tertinggal infrastruktur kita," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/5/2016).

Dari laporan yang ia terima, pembangunan Bandara Kulon Progo‎ ini sudah direncanakan dengan matang. Hanya saja, di lapangan, Jokowi mengetahui adanya beberapa persoalan, terutama terkait pembebasan lahan.

Dalam pembangunannya, Jokowi meminta pihak yang terkait Mulai dari Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk mendesain Bandara Kulon Progo sesuai dengan kapasitas hingga 50 tahun ke depan.

‎Seperti bandara-bandara besar lainnya, Jokowi meminta untuk adanya konektifitas antar moda di Bandara Kulon Progo nantinya. Sebagai kota wisata budaya, menurut Jokowi, adanya bandara baru akan meningkatkan jumlah wisatawan di DIY itu sendiri.

"Saya ingin bandara ini terintegrasi antar moda, baik bus ataupun kereta api," tutup Jokowi. 

Sebelumnya di akhir Januari 2016, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkara menyatakan warga yang menolak pembangunan bandara baru Kulon Progo sudah mulai berkurang.

Banyak warga yang sudah mulai merelakan lahannya untuk pengembangan ekonomi di Kulon Progo melalui bandara baru.

"Masih ada yang menolak, masih ada. Kalau dari warga itu dari 2.400, yang menolak sekitar 300-an. Kalau bidang ya kisaran 3 % saja. Ada di wilayah Sidorejo, Sragon 2, dan Paliyan," ujar Astungkara, Kamis 28 Januari 2016.

Warga di Kulon Progo menolak rencana pembangunan bandara baru di wilayahnya dengan berbagai alasan seperti areal yang masih subur, lamanya hidup di wilayah itu, dan tidak ada kejelasan kesejahteraan mereka di masa depan.

Astungkara mengatakan, Pemkab Kulon Progo saat ini telah menyiapkan lahan relokasi di sekitar Kecamatan Temon, Kulonprogo. Lahan itu untuk warga yang terkena rencana pembangunan bandara baru.