Presiden Jokowi Minta Pangkas Laporan SPJ

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal dan jengkel terhadap kinerja birokrat di Indonesia yang menghabiskan waktu bekerja untuk mengurus SPJ.

Namun ternyata Jokowi pun baru tahu dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, SPJ yang dimaksud bukan Surat Perjalanan Dinas, melainkan Surat Pertanggungjawaban atas pengeluaran maupun detil pengadaan proyek.

"Saya jengkel sekali soal SPJ karena 60-70 persen energi birokrat kita habis untuk mengurusi SPJ," keluh Jokowi saat acara Sarasehan dengan 100 Ekonom di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Dia mencontohkan, saat blusukan ke sawah di daerah, ingin bertemu dengan PPL mengalami kesulitan. Kemudian tidak ada pengawas proyek di Kementerian Pekerjaan Umum yang mengawasi kualitas jalan, jembatan atau proyek lainnya. Termasuk Kepala Sekolah dan guru.

"Semua bekerja lembur sampai tengah malam, tapi pada ngerjain apa sih, ternyata SPJ," ujar Jokowi.

Penasaran dengan SPJ, Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk menelusuri masalah tersebut. Soal SPJ ini secara langsung dipaparkan Sri Mulyani untuk memberi penjelasan kepada masyarakat.

"Pimpinan proyek yang sekarang namanya pengguna anggaran untuk membuat laporan, uangnya bisa dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, itu sampai 70 laporan dalam satu tahun anggaran," Sri Mulyani menimpali.

"SPJ itu bukan perjalanan dinas zaman Pak Ginandjar dulu, SPJ itu Surat Pertanggungjawaban. Kalau dulu bicara SPJ adalah surat perjalanan dinas, itu salah Pak," kata Sri Mulyani.

Jokowi menambahkan, laporan SPJ mencapai 16 laporan sampai 44 laporan untuk satu barang. Ini adalah bentuk inefisiensi birokrasi. "Jadi saya minta potong dari 44 laporan jadi 2 saja. Yang penting manajemen kontrol dan pengawasan konkret. Dan hal ini bikin senang Kepala Sekolah, karena dianggap memusingkan mereka," jelas dia.